Sejumlah pekerja beraktivitas di area instalasi sumur panas bumi. Foto: Antara/Anis Efizudin)
Sejumlah pekerja beraktivitas di area instalasi sumur panas bumi. Foto: Antara/Anis Efizudin)

3 Wilayah Kerja Panas Bumi Tidak Laku

Ekonomi korupsi di esdm energi terbarukan
Annisa ayu artanti • 12 Desember 2019 20:13
Jakarta: Pemerintah mengakui lelang tiga wilayah keja panas bumi (WKP) yakni WKP Gunung Wilis, Gunung Galunggung, dan WKP Lainea tidak laku. Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Tebarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Ida Nurhayatin Finahari mengatakan, sampai penutupan pendaftaran 9 Desember 2019, tidak ada investor yang berminat untuk menggarap tiga WKP tersebut.
 
"Enggak ada peminat. Kalau 2019 sudah selesai (lelangnya)," kata Ida di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.
 
Ida menjelaskan, tidak dilirik WKP tersebut oleh investor lantaran harga listrik dari energi panas bumi kurang ekonomis. Harga listrik yang dihasilkan dari panas bumi saat ini masih sesuai Peraturan Menteri ESDM No 50 Tahun 2017.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Harganya kurang menarik karena pakai Permen 50 Tahun 2017," ungkap dia.
 
Para investor, katanya, menunggu kebijakan anyar terkait harga listrik dari energi panas bumi. Ida juga menuturkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berencana menggunakan kembali skema Feed in Tariff (FiT).
 
Adapun saat ini harga listrik panas bumi dihitung berdasarkan biaya pokok produksi (BPP) listrik PT PLN (Persero), yaitu 85 persen dari BPP. Aturan baru harga listrik panas bumi ini akan dimasukkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang energi baru terbarukan.
 
"Jadi mereka masih menunggu rancangan policy yang baru. Itu alasannya," tukas dia.

 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif