NEWSTICKER
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.

Kemendag Siapkan Strategi Hadapi Sengketa Nikel di WTO

Ekonomi kementerian perdagangan nikel indonesia-uni eropa wto
Ilham wibowo • 07 Januari 2020 18:34
Jakarta: Indonesia bersiap melakukan pertemuan konsultasi untuk membahas kebijakan mineral dan batu bara Indonesia dengan Uni Eropa (UE). Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 Januari 2020 di kantor Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO) di Jenewa, Swiss.
 
Persiapan memantapkan strategi dilakukan dengan konsolidasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga terkait serta para pemangku kepentingan di sektor tambang.
 
Langkah ini dilakukan setelah Indonesia menyetujui permintaan konsultasi oleh UE dalam kerangka WTO atas kebijakan ekspor nikel yang dikeluarkan Indonesia.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saat ini, Indonesia sedang meningkatkan koordinasi lintas kementerian untuk menggali serta mempersiapkan posisi Indonesia dalam menghadapi Uni Eropa di WTO. Hal ini merupakan salah
satu tindak lanjut kita dan tentu sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan upaya pembelaan kepentingan Indonesia di forum perdagangan internasional," tegas Wakil
Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga di Auditorium Kemendag, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020.
 
Pertemuan konsultasi merupakan forum bagi anggota WTO yang bertujuan menggali lebih dalam kebijakan negara mitra dagang yang diduga melanggar komitmen di WTO. Jerry menegaskan Indonesia punya hak penuh untuk mengelola sumber daya alam untuk kepentingan negara dalam meningkatkan nilai tambah.
 
Apabila belum tercapai kesepakatan pada pertemuan konsultasi tersebut, proses akan dilanjutkan dengan penyelesaiansengketa di WTO melalui pembentukan panel. Satu di antara objek dari konsultasi ini mencakup Undang-undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara serta beberapa peraturan turunannya.
 
"Pemerintah Indonesia mengharapkan hasil positif dari proses konsultasi tersebut guna memperlancar hubungan perdagangan sekaligus memfasilitasi para pelaku usaha dari kedua pihak. Indonesia saat ini juga dalam tahapan mengembangkan produk bernilai tambah dan tidak lagi mengekspor produk mentah," papar Jerry.
 
Pemerintah Indonesia menegaskan, tidak ada peningkatan tensi hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia. Aktivitas perdagangan di sektor lain dipastikan tidak akan terganggu.
 
"Proses ini merupakan hal yang wajar bagi anggota WTO untuk saling menguji hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan komitmen yang telah dibuat," ucap Kepala Biro Advokasi Kemendag Sondang Anggraini.
 
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan aturan pelarangan ekspor bijih nikel mulai Januari 2020. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
 
Pelarangan ekspor bijih nikel dikeluarkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan tambang yang berkelanjutan sekaligus melestarikan lingkungan. Pelarangan ekspor nikel juga dimaksudkan untuk memasok kebutuhan di dalam negeri dan agar dapat diolah di dalam negeri sehingga menjadi produk bernilai tambah.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif