Marwan melihat, Pemerintah tidak melakukan sosialisasi dengan baik kali ini. Padahal, dalam keputusan mengenai energi, pemerintah seharusnya memberi pengertian yang lebih mendalam pada masyarakat. Untuk itu, dirinya mengimbau agar pemerintah ke depannya lebih transparan menyoal kebijakan penyesuaian harga.
"Padahal saat awal-awal ambil kebijakan BBM, Pak Jokowi sampai tampil langsung, tapi saat naik yang terakhir, jangankan Pak Jokowi, menterinya pun enggak muncul. Artinya ada masalah pencitraan di sini," sebut Marwan, ditemui di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2015).
Meski demikian, dirinya tidak keberatan dengan cara pemerintah yang melakukan penyesuaian harga BBM baik periode satu bulan sekali atau bahkan dua mingguan dengan mengikuti pergerakan nilai tukar dan harga minyak dunia.
"Karena kalau ditunggu seperti dulu, menunggu dua tahun itu bisa kenaikannya di 2008-2005 naiknya 83 persen, lalu dua kali kenaikan 2012 itu 33 persen. Sehingga supaya naiknya tidak besar, perlu dibuat skema menaikkan harga secara reguler," jelas dia.
Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah kali ini tidak langsung mengumumkan kenaikan BBM sebesar Rp 500 per liter pada masyarakat. Pemerintah mengumumkan secara mendadak melalui laman resmi Kementerian ESDM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
