Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Satya Wira Yudha menilai upaya sinergi ini sebagai satu usaha yang bagus demi tujuan efisiensi. Namun, politikus Golkar ini memberi catatan dalam mengatur tata niaga gas nasional seperti ini, berarti perusahaan harus siap mengatur infrastruktur gas skala besar.
"Bagus saja, saya pikir itu kita dorong kalau larinya ke efisiensi. Tapi harus diingat kita menginginkan dia mengatur tata niaga gas, mengatur infrastruktur yang besar. Maka kita membutuhkan kebutuhan nasioanl," ucap Satya saat ditemui di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, seperti diberitakan Jumat (1/1/2016).
Satya menghimbau, sinergi kedua perusahaan ini harus dimiliki seratus persen oleh negara. Jangan ada sedikit pun dimiliki swasta. "Jangan ada sebagian dimiliki swasta. Kalau Pertamina kan 100 persen milik negara," kata dia.
Intinya, lanjut Satya, harus ada investasi yang cukup sehingga nantinya operasi bisa berjalan lancar dan harga gas akan lebih kompetitif. "Kalau tidak ada investasi, tidak operasi, dan kompetitifnya," pungkas dia.
Sebelumnya Pertamina mengatakan rencana penggabungan anak usaha yakni Pertagas, dengan PT Perusahaan Gas Negara akan berkisar di sektor maintenance dan operasional infrastruktur.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, menjelaskan, sinergi di bidang operasional tersebut untuk perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. "Operasional, di tempat masing-masing fasilitas nanti dihitung biaya infrastruktur. Kemudian bersinergi yang bisa dilakukan," kata Dwi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
