Anggota Komite BPH Migas Henry Achmad mengatakan di level hilir, evaluasi terus dilakukan terutama pada biaya transportasi atau toll fee. Hal ini dibuktikan dengan adanya amandemen perjanjian jual beli gas (PJBG) yang terjadi di beberapa ruas gas.
"Jangan dicek di hilir saja. Hilir sudah kami lakukan (evaluasi) dan akan terus kami lakukan. barangkali di hulu ada juga yang perlu dikoreksi. karena saya tidak tahu kalau bicara hulu orang hulu lebih tahu lah," kata Henry di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.
Evaluasi secara periodik terhadap toll fee dilakukan apalagi jika volume gas yang melalui suatu pipa bertambah. Selain itu disesuaikan dengan usia kontrak. Semakin panjang masa kontrak, maka toll fee-nya bisa makin ditekan.
"Kita pikir jauh lebih lagi untuk bisa menekan biaya atau toll fee yang ditetapkan. Jadi betul-betul kita sudah melihat dari sisi aspek ekonomi, keekonomiannya," jelas Henry.
Lebih jauh dirinya juga mengingatkan agar industri bisa meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasionalnya selain meminta harga gas disesuaikan. Sebab di negara-negara yang harganya tidak lebih murah harga gas yang ada di Indonesia, tapi industrinya masih bisa kompetitif dan bisa bersaing.
"Saya juga kadang kita lihat di luar negeri, misal tempat ekspor gas di Tiongkok-Korea Selatan. Dia (industri) gunakan gas harga pembelian dia yang mahal tapi industri bisa berkompetesi. Jadi ini menurut saya hal ini kan tidak hanya bergantung kepada harga gas tapi bagaimaan industirnya bisa berkompetisi dengan perusahan di luar negeri," jelas Henry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
