Mengutip laman Pemprov Papua, Sabtu 28 Oktober 2017, Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh Pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, east New Guinea atau Papua Nugini.
Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto.
Peresmian dilakukan saat Presiden Indonesia kedua itu meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (Dutch New Guinea).
Asal kata Irian adalah Ikut Republik Indonesia Anti-Netherland. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Pada 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh Pemerintah Indonesia yakni bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat.
Meski memiliki sejarah penting, tapi warga Papua tidak cuma kesulitan memperoleh air bersih, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Warga Papua juga merasakan minimnya akses transportasi sehingga ongkos logistik menjadi mahal. Bahkan, ongkos distribusi nan besar menjadi penyebab utama tingginya harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua.
Baca: BBM Satu Harga dan Keadilan bagi Tanah Papua
Selain itu, kondisi geografis di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua yang relatif sulit dijangkau semakin membuat harga logistik melonjak tajam. Pembangunan infrastruktur yang belum maksimal dari pemerintah pun memberikan halangan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta turut serta membangun bumi Papua.
Adapun di Papua harga BBM jenis premium dijual Rp25 ribu hingga Rp55 ribu per liter. Bahkan pernah mencapai Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per liter. Wajar jika harga barang pun dibanderol sangat tinggi. Untuk satu sak gula pasir di Puncak Jaya, misalnya, bisa dihargai sampai Rp1,45 juta dan harga satu sak tepung bisa mencapai sebesar Rp600 ribu.
Biaya logistik yang mahal, minimnya ketersediaan infrastruktur yang mampu menjawab berbagai macam persoalan, hingga sulitnya mengakses air bersih termasuk kesehatan dan pendidikan yang akhirnya menyulitkan untuk warga di Papua meningkatkan tingkat kesejahteraanya. Padahal jika ditelisik, Papua memiliki peluang menjadi kawasan yang berkembang pesat.
BBM Satu Harga Jadi Kunci
Jadi tak salah, jika pembangunan infrastruktur dan kebijakan BBM satu harga dianggap sebagai kata kunci. Atas dasar itu, pemerintah menggelontorkan banyak dana demi pembangunan Papua. Alokasinya adalah pembuatan jalan, bandara, jembatan, dan revitalisasi pelabuhan. Kesemuanya diharapkan mendorong pembangunan Papua lebih menggeliat.
Misalnya untuk Trans Papua dianggarkan sebanyak Rp2,15 triliun. Sebesar Rp739 miliar digunakan untuk perawatan atau preservasi jalan sepanjang 1.719,46 kilo meter, dan Rp834,8 miliar untuk pembangunan jalan baru sepanjang 151,34 kilo meter. Sementara sebesar Rp579,4 miliar digunakan untuk proyek pembangunan jembatan.
Baca: Presiden Canangkan BBM Satu Harga di Papua
Selain itu, pemerintah juga memberikan instruksi mengenai penyetaraan harga BBM di Papua. Hal itu dilakukan melalui keputusan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7174 Tahun 2016, di mana per 1 Oktober diberlakukan harga jual minyak tanah sebesar Rp2.500, minyak solar Rp5.150, dan BBM premium Rp6.450 per liter.
"Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp6.450 per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp50 ribu per liter, ada yang Rp60 ribu per liter, sampai Rp100 ribu per liter. Bayangkan," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Papua, beberapa waktu yang lalu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2017 kedua kota IHK di Provinsi Papua tercatat mengalami perubahan angka indeks yang sama di mana Kota Jayapura dan Merauke mengalami deflasi sebesar 0,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) masing-masing sebesar 129,04 dan sebesar 131,51.
Perekonomian Papua triwulan I-2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp39,88 triliun. Ekonomi Papua triwulan I-2017 dibanding triwulan I-2016 (yoy) tumbuh 3,36 persen, bergerak lebih cepat dari triwulan I-2016 yang hanya sebesar -0,72 persen.
Mengutip Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dikeluarkan Kantor Staf Presiden, terungkap indeks pembangunan manusia di Papua Barat yaitu di 2014 berada di 61,28, lalu di 2015 mengalami kenaikan menjadi 61,73, dan di 2016 kembali mengalami kenaikan menjadi 62,21. Bahkan, usia harapan hidup di Papua terus menguat jadi 65,09 di 2016.
Pertamina Ditunjuk Pemerintah
Guna kesuksesan membangun bumi Papua melalui program BBM satu harga, PT Pertamina (Persero) ditunjuk pemerintah terkait penugasan tersebut. Adapun penunjukkan itu menjadi strategis lantaran Pertamina memang BUMN yang bergerak di bidang energi dan mempunyai kemampuan serta kapasitas terkait penerapan penyetaraan harga BBM
Tidak ditampik, menimbulkan pertanyaan apakah Pertamina akan merugi lantaran menekan harga BBM agar setara dengan provinsi lainnya. Pertanyaan itu bukan tanpa alasan mengingat biaya logistik di tiap daerah berbeda, terutama di timur Indonesia secara khusus di bumi Papua. Meski demikian, Elia Massa Manik sebagai nakhoda dinilai mempunyai jurus jitu.
Demi membangun Papua, perusahaan pelat merah itu ternyata sudah menyiapkan ancang-ancang agar penyetaraan harga BBM tidak berdampak negatif terhadap kinerja keuangan. Salah satu solusi yang diterapkan ialah dengan melakukan subsidi silang melalui pemanfaatan kompensasi usaha-usaha milik Pertamina lainnya.
Anggota Komite BPH Migas Henry Achmad menjelaskan, saat ini kompensasi margin yang diberikan oleh Pertamina kepada investor berkisar Rp600 hingga Rp700 per liter dari margin normal yang sebesar Rp150 per liter.
"Pertamina tidak melihat ini berdampak ke perusahaan. Tapi ke depan jika target 154 titik tercapai akan terasa pengaruhnya ke cash flow Pertamina," ujar Henry, di Kantor BPH Migas, Jakarta.
Pertamina bahkan menempatkan kebijakan BBM satu harga sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) atau komitmen perusahaan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, dalam roadmap BBM satu harga, pembangunan SPBU Mini ditargetkan di 154 lokasi pada 2019.
Baca: Menteri ESDM Dukung BBM Satu Harga di Papua
Sayangnya kebijakan tersebut terkendala proses perizinan di 14 lokasi yakni Bengkulu, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Timbun-Papua, Kecamatan Gido-Nias-Sumatera Utara, Kecamatan Bawato-Nias-Sumatera Utara, Kepulauan Mentawai-Sumatera Barat, serta Kecamatan Jemaja Kepulauan Riau.
Kemudian Kecamatan Pulau Laut-Kepulauan Riau, Kecamatan Tambelan- Kepulauan Riau, Kecanatan Serasan-Natuna-Kepulauan Riau, kecamatan puring Kencana-Kapuas Hulu-Kalimantan Barat, dan Kecamatan Wawon Barat-Kobawe Kepulauan-Sulawesi Tenggara.
Hambatan tersebut diakibatkan kurangnya koordinasi dalam menentukan titik lokasi penyaluran BBM satu harga. Misalnya, Pertamina telah mengeluarkan izin prinsip untuk mendirikan SPBU di satu lokasi. Namun investor memilih mendirikan SPBU di lokasi lain yang dinilai lebih menguntungkan.
"Itu bukan bermasalah dengan pemda. Hambatannya salah satunya, seperti yang saya katakan tadi, belum tentu orang mau berinvestasi di sana," kata Henry.
Sejauh ini, Pertamina mencatat setidaknya sudah ada tiga wilayah distrik di kawasan Teluk Cenderawasih dan Pegunungan Tengah masuk program pelaksanaan pemberlakuan BBM satu harga di Provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan, satu dari tiga sasaran pelaksanaan BBM satu harga yakni Obano di Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai sudah terealisasi.
"Sedangkan dua distrik lain yaitu Distrik Kepulauan Aururi, Kabupaten Supiori, dan Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen diupayakan di 2017 ," kata Sales Executif Retail Wilayah II Pertamina Marketing Operasional Region 8 Maluku-Papua Fresly Leo Candra Hutapea.
Tidak hanya di situ, sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 perihal Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) & Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Secara Nasional, yang diberlakukan sejak 1 Januari 2017 maka telah didirikan SPBU Kompak di Kepulauan Karimunjawa berkaitan dengan penerapan BBM satu harga.
Selain itu, Pulau Seram juga menjadi sasaran penerapan BBM satu harga, disusul oleh penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh, Kalimantan. Pertamina mengemban tugas untuk melakukan program BBM satu harga di 15 titik yang tersebar di lima provinsi di Kalimantan ini.
Hingga saat ini, sudah terealisasi sebanyak tiga titik yaitu di Long Apari, Kab. Mahakam, Kalimantan Timur; kemudian Jagoi Babang, Kab Bengkayang, Kalimantan Barat; dan Krayan, Kalimantan Utara. Sebelumnya untuk mendistribusikan BBM ke Long Apari, Kalimantan Timur, distribusi dari Samarinda harus menempuh jalur darat yang memakan waktu lebih dari 10 jam.
Untuk diketahui, dalam roadmap BBM satu harga, pemerintah menargetkan pengoperasian 150 lembaga penyalur hingga 2019, masing-masing 54 titik pada 2017, sebanyak 50 titik 2018, dan 46 titik pada 2019. Estimasi penyaluran BBM di daerah-daerah target program BBM satu harga akan mencapai sekitar 215 ribu kiloliter (kl) pada 2017 dan menjadi 580 ribu kl pada 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
