Ilustrasi. MI/Arya Manggala.
Ilustrasi. MI/Arya Manggala.

Kementerian BUMN Minta Manajemen PLN Tetap Bekerja Optimal

Ekonomi pln kementerian bumn Korupsi PLTU Riau-1
Suci Sedya Utami • 23 April 2019 20:40
Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghormati proses hukum yang sedang dihadapi oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) terkait kasus dugaan suap pembangunan proyek PLTU Riau-1. Kendati demikian Kementerian BUMN meminta agar manajemen PLN untuk menjalankan kegiatan operasional sebagaimana mestinya. Selain itu tetap memberikan pelayanan pada masyarakat seperti biasa.
 
"Kementerian BUMN meminta manajemen PLN untuk tetap melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air," kata Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro dalam keterangan resmi, Selasa, 23 April 2019.
 
Imam menekankan Kementerian BUMN terus meminta agar semua kegiatan BUMN terus berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Serta terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar dan berimbang sebagai wujud oganisasi yang menghormati hukum. Lebih jauh dia menambahkan Kementerian BUMN menghormati azas praduga tak berasalah, dan bersama PLN siap bekerjasama dengan KPK dalam menangani kasus ini.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menetapkan Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir sebagai tersangka baru kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Bos PLN itu dijerat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
 
"KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan tersangka SFB (Sofyan Basir)," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 April 2019.
 
Bukti-bukti keterlibatan Sofyan dalam kasus ini dikumpulkan penyidik dari proses penyidikan hingga persidangan tiga tersangka sebelumnya. Tersangka itu adalah mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.
 
Ihwal keterlibatan Sofyan terjadi pada Oktober 2015. Direktur PT Samantaka Batubara Rudy Herlambangmengirimkan surat kepada PT PLN (Persero) memohon pada agar memasukan proyek ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
PLN menanggapi surat itu. Akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
"Diduga telah terjadi beberapa kali pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SBF (Sofyan Basir), ENI (Eni Saragih), dan Johannes Kotjo membahas proyek PLTU," ujar Saut.
 
Saut mengatakan usai sejumlah pertemuan pada 2016 Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-I karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan pembangunan infrastruktur kelistrikan (PIK). Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam RUPTL PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka.
 
"Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA (power purchase agreement) antara PLN dengan BNR (BlackGold Natural Resources) dan CHEC (China Huadian Engineering Company) segera direalisasikan," ujar dia.

 

(SAW)
MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif