Illustrasi. Dok : AFP.
Illustrasi. Dok : AFP.

Proposal Pengembangan Blok Masela Ditargetkan Rampung Semester I

Ekonomi blok masela
Suci Sedya Utami • 08 April 2019 20:10
Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) menargetkan proposal pengembangan atau plan of development (POD) Blok Masela bisa dirampungkan pada semester I-2019.
 
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan saat ini pembahasan POD masih terhambat di sisi belanja modal atau capital expenditure (capex). Besaran capex akan mempengaruhi insentif yang diberikan pemerintah.
 
"Makanya sekarang yang kita cari berapa capex yang reasonable, setelah itu bicara masalah lain-lain apakah itu split atau insentif," kata Dwi ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mantan Direktur Utama Pertamina ini mengatakan apabila capex-nya sudah rasional maka pemerintah baru bisa membicarakan mengenai harga keekonomian. Dwi berharap pembahasan tersebut bisa segera dirampungkan.
 
"Harusnya (bisa semester I), bukan capex saja, tapi semuanya selesai," ujar dia.
 
Sebelumnya Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim menyatakan pengembangan proyek Blok Masela yang terletak di Laut Arafura, Papua tetap dilakukan di darat offshore. Namun diakui masih ada beberapa hal yang membuat pengembangan proyek tersebut mandek.
 
Deputi Kemenko Maritim bidang Infrastruktur Ridwan Djamaluddin mengatakan dalam pertemuan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) pekan lalu ada dua isu yang masih menjadi bahan diskusi dan belum menemukan titik temu yaitu terkait lahan dan insentif.
 
"Yang masih menjadi topik diskusi terkait pengadaan lahan, 1.400 hektar lahan diperlukan," kata Ridwan.
 
Ridwan mengatakan saat ini pengadaan lahan tengah ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Dia bilang pemerintah ingin mempercepat izin pemanfaatan atau penggunaan lahan dari yang awalnya butuh waktu 3-4 tahun menjadi 1-2 tahun.
 
Sementara mengenai insentif Ridwan bilang terutama terkait dengan pembagian split dalam skema bagi hasil gross split. Ia mengatakan apabila dua isu tersebut bisa dibereskan maka proposal pengembangan atau plan of development (POD) akan bisa disepakati.
 
"Diharapkan kalau semua berjalan lancar, POD akan segera dapat disepakati," jelas dia.
 
POD Blok Masela sebenarnya telah disetujui pemerintah pada Desember 2010, yaitu 12 tahun setelah kontrak pengelolaan blok tersebut diperoleh Inpex Masela pada 1998. Dalam POD itu, Blok Masela dijadwalkan mulai berproduksi (onstream) 2018 dengan volume produksi 355 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD) dan produksi kondensat sebanyak 8.400 barel per hari (bph).
 
Belakangan, Inpex berencana meningkatkan kapasitas kilang Floating LNG (FLNG) sehingga perlu mengubah PoD. Dengan konsep laut, dan jika semua prosesnya berjalan lancar, Blok Masela paling lambat baru bisa berproduksi pada 2023.
 
Namun belakangan proyek Masela diubah menjadi skema darat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan konsep proyek anyar itu pada Maret 2016 menjadi di darat atau onstream. Keputusan ini berbeda dengan usulan Inpex yang menginginkan skema pengolahan di laut FLNG atau offshore. Alhasil, Inpex mengubah lagi skema proyek tersebut.
 
Dengan skema darat, pemerintah menaksir proyek Masela baru bisa beroperasi 2027. Namun belakangan Dwi Soetjipto usai dilantik menjadi Kepala SKK Migas beberapa waktu lalu menargetkan proyek ini bisa beroperasi lebih cepat yakni 2025.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif