"Karena belum ada kesepakatan maka akan diundang kontraktor yang mengelola Blok sebelum diputuskan, Januari," ujar Pramono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/12/2015).
Pemerintah, lanjut Pramono, memaklumi perbedaan pandangan sejumlah menteri dalam pengelolaan Blok Masela. Perbedaan itu dapat menjadi masukan agar proyek gas terbesar di Indonesia ini juga memberikan keuntungan bagi masyarakat.
"Berjalan dinamis karena ada dua pandangan, berbeda apakah di darat atau laut pembangunan Blok Masela. Selain mempertimbangkan pendapatan negara, keuntungan bagi kontraktor, juga membangun wilayah," beber dia.
Sementara itu Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pengelolaan Blok Masela akan dilakukan secara matang. Kalaupun diputuskan akhir tahun ini, tahapan kontruksi harus tetap melalui studi engineering hingga baru bisa dimulai 2020.
"Kalaupun hari ini diputuskan, itu konstruksinya baru dimulai 2020," kata Sudirman.
Blok Masela merupakan salah satu Wilayah Kerja Migas yang terletak di Maluku Selatan. Saat ini, hak partisipasi blok tersebut dimiliki Inpex mencapai 65 persen dan Shell Corporation Ltd sebesar 35 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
