"Kami minta Jokowi segera mengoreksi keputusan share down Blok Mahakam yang menjadikan Pertamina tidak 100 persen mengelola," kata Presiden FSPPB Eko Wahyu Laksmono, di Kantor Pusat Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Selasa (23/6/2015) malam.
Ia mengatakan bila tetap dengan porsi itu, maka Indonesia tidak akan berdaulat secara penuh. "Sebab itu kita tidak berdaulat dalam bidang energi. Ini jadi hal penting bagi bangsa ini dalam perjuangan penguasaan blok migas," tegas dia.
Lebih lanjut, pemberian saham kepada Total dan Inpex 30 persen itu terlalu mahal untuk sekadar menjaga kestabilan produksi di blok tersebut.
Menurutnya, Pertamina sudah lebih dari 57 tahun beroperasi di sektor hulu dan hilir pasti sudah paham. Ia mencontohkan peningkatan produksi blok-blok migas setelah dikelola oleh Pertamina yang sebelumnya dikelola pihak asing yaitu WMO (West Madura Offshore) dan ONWJ (Offshore North West Java).
"Kita sudah 57 tahun lebih. Jenis lapangan di Mahakam bukan susah, training seminggu sebulan selesai. Kalau sharing down 30 persen terlalu mahal. Untuk sharing pengalaman 30 persen sungguh menggelikan tidak masuk akal," pungkas dia.
Sebagai informasi, 19 Juni 2015 lalu pemerintah telah memutuskan bahwa Pertamina dan Badan Usaha Milik Daerah mendapatkan porsi saham Blok Mahakam sebesar 70 persen. Sedangkan Total dan Inpex sebesar 30 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
