Ketua Komite II DPD RI Aji Muhammad Mirza Wardhana mengatakan, saat ini masih terdapat daerah yang belum memperoleh pasokan listrik. Padahal listrik merupakan salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat.
“Program ini masih berjalan dan kita siap mengawal, agar masyarakat pedesaan bisa menikmati listrik, terutama daerah 3T,” kata Aji dalam keterangan tertulis saat melakukan rapat dengan Direksi PLN di Kantor PLN Pusat, Rabu 19 September 2018.
Selain mewujudkan program tersebut, Aji juga meminta PLN menyelesaikan permasalahan listrik, seperti gangguan dan pemadaman. Pasalnya, banyak masyarakat yang kerap mengeluhkan masalah tersebut.
"Agar permasalahan tersebut cepat diatasi. Sehingga komplein masyarakat bisa segera dibendung," imbuh dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite II, Charles Simaremare mengapresiasi program Papua Terang yang dicanangkan oleh PLN. Ia berharap program tersebut dapat dinikmati oleh seluruh warga Papua.
“Papua mendapatkan program Papua terang. Ini bagian dari kerinduan masyarakat Papua supaya dari sekian ratus kecamatan yang belum menikmati listrik, dengan program ini akan terjawab. Kita harapkan 2019 semua terjangkau oleh listrik,” kata Charles.
Sementara itu, Senator asal Papua Barat Mamberop Y. Rumakiek mengeluhkan soal seringnya pemadaman listrik di daerahnya. Sebab, pemadaman itu berdampak pada perkonomian masyarakat setempat.
“Hampir tiap hari di RRI Sorong selalu ada pengumuman pemadaman listrik di Sorong. Karena Sorong akan masuk dalam kawasan ekonomi khusus, kedepannya pasti akan membutuhkan energi yang sangat besar,” pungkas dia.
Menanggapi aspirasi dari DPD, Direktur Bisnis Regional Sulawesi PLN Syamsul Huda menjelaskan, tingkat rasio elektrifkasi saat ini sudah mencapai 97,13 persen. Sementara rasio desa berlistrik sudah 97,99 persen.
Dia menyebutkan, PLN akan terus berupaya mewujudkan target rasio elektrifikasi yang sudah dicanangkan. Sebab, ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan.
“Rumah tangga atau desa yang belum berlistrik ini medannya sangat sulit sekali, biaya yang diperlukan akan jauh lebih mahal dibandingkan desa yang dekat dengan perkotaan. Tapi kami juga tidak mengesampingkan desa tersebut, sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan di seluruh desa di Indonesia,” ucapnya.
Disamping itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM memiliki program pra elektrifikasi melalui Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Program itu, katanya khusus dibuat untuk desa yang belum teraliri listrik.
"Program tersebut akan dijalankan di sebuah desa dengan jangka waktu maksimal tiga tahun, lalu PLN wajib untuk mengaliri listrik ke desa tersebut," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
