Kementerian ESDM Mengelak Aturan DMO Batu Bara Listrik tak Optimal
Illustrasi. Antara/Puspa Perwitasari.
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengelak bahwa penerapan aturan DMO batu bara untuk pembangkit listrik masih belum optimal seperti yang dikatakan PT PLN (Persero).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot mengatakan penyerapan batu bara untuk sektor kelistrikan belum optimal itu pada saat-saat awal. Namun saat ini sudah seluruh pengusaha batu bara mematuhi dan menerapkan aturan tersebut.

"Bahwa memang pada saat awal terjadi kekurangan atau stock di PLN. Banyak di beberapa PLTU. Saya sudah bikin tim khusus dengan PLN dan perusahaan sekarang sudah tidak terjadi," kata Bambang di Komplek Parlementer Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.

Bambang menuturkan, berdasarkan data per 22 Mei 2018 sektor kelistrikan telah menggunakan 32,6 juta ton batu bara. Batu bara tersebut dipasok dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebanyak 16,9 juta ton dan dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) BUMN sebanyak 4,2 juta ton, IUP Penanam Modal Asing (PMA) sebanyak 117,2 ribu ton, IUP lainnya 11,4 juta ton.

"Total realisasi penyerapan batu bara sektor kelistrikan sampai 22‎ Mei sebesar 32,6 juta ton," sebut dia.

Pemerintah, kata Bambang, juga sudah membentuk tim khusus yang terdiri dari PLN serta perusahaan batu bara. Kalau terjadi kekurangan pasokan batu bara pasti kementerian sudah mendapatkan informasi mengenai hal itu. Namun hingga kini belum ada informasi mengenai hal itu.

Bambang berujar, dahulu memang pernah ada PLTU di Tanjung Awar-awar yang mengalami kekurangan pasokan batu bara. Hal itu bukan karena pasokan batu bara kurang melainkan tidak seimbangnya antara stockpile dan unloading.

"Seperti contoh di Tanjung Awar-awar itu memang selalu stocknya kurang. Tapi setelah kita cek itu karena stockpilenya yang sama unloadingnya tidak memenuhi. Jadi, akhirnya pada hitungannya misalnya rata-rata 14 hari jadi kurang dari itu," jelas dia.

Lebih lanjut, Bambang menambahkan, tahun ini target batu bara yang akan dipasok untuk sektor kelistrikan sebanyak 121,8 juta ton, terdiri dari PKP2B sebesar 75,5 juta ton, IUP BUMN sebanyak 6,1 juta ton, IUP PMA sebanyam 6 juta ton dan IUP lainya sebanyak 34,1 juta ton.


"Total volume 121 juta kalau ini dilakukan semua akan terpenuhi," ucap dia.

Bambang optimistis kebutuhan batu bara sektor kelistrikan dapat terpenuhi. Pasalnya, kontrak kebutuhan batu bara lebih rendah dibandingkan dengan total alokasi produksi untuk dalam negeri. "Kewajiban realisasi kewajiban dalam negeri dari 121 juta ton, sedangkan volume kontrak dengan PLN 93 juta ton," imbuh dia.

Selain itu pemerintah juga sudah menerapkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang bandel tidak mau mengikuti aturan DMO. "Kalau tidak mau mensuplai pertama RKAB (Rencana Kerja Anggaran dan Biaya) akan dikurang," pungkas dia.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id