Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Budi Santoso, mengungkapkan SBY tidak siap dalam mewujudkan pembangunan smelter di Indonesia. Akibatnya Indonesia malah menghadapi defisit perdagangan karena ekspor konsentrat mentah ditahan begitu saja.
"Akibatnya pemerintah menghadapi perdagangan yang defisit dan ini merembet ke revenue. Pemerintah seharusnya bisa membuat prioritas. Jangan hanya kejar PNBP (pendapatan negara bukan pajak) dipatok berapa dan berapa," ujarnya dalam diskusi bertajuk energi di Sari Kuring SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2014).
Dirinya memandang pemerintahan SBY seharusnya bisa lebih fokus pada pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Misalnya pemanfaatan batu bara untuk rumah tangga. Ini jauh lebih bermanfaat daripada pelarangan ekspor.
Lebih lanjut, Budi berharap agar presiden terpilih Joko Widodo tidak mengulang kesalahan yang dilakukan pemerintahan saat ini dan dapat mengubah pemikiran tentang sektor energi yang bukan hanya untuk mengisi kas negara saja.
"Pemerintah ke depan harus mengganti mindset ini ditangan menteri yang memahami mineral dan batu bara," tegasnya.
Budi mengakui tugas menjadi menteri ESDM tidaklah mudah karena harus mewujudkan pasal 33 UUD 1945. "Ini harus melibatkan peran industri nasional dalam mengelola minerba. Ini Kegagalan pemerintahan kemarin mewujudkan smelter. Jangan ulang kesalahan ini, kalau tidak kita akan kehilangan waktu lima tahun lagi," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
