Sebab jika spirit Holding BUMN Migas adalah efisiensi, maka skema pengambilalihan Pertagas dengan induk usaha PGN merupakan hal yang tepat.
"BUMN spiritnya adalah efisiensi. Jadi holding yang dibentuk haruslah menciptakan efisiensi bagi BUMN," kata Anggota BPK Achsanul Qasasi ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (5/9/2016).
Menurut Achsanul, rencana untuk menggabungkan PGN menjadi entitas di bawah perusahan Pertamina harus dikaji ulang. Bisnis migas haruslah dimpimpin masing-masing yang ahli dalam menjalankannya.
"Jika melihat awal mula sejarah ada PLN, Pertamina, dan PGN itu kan sudah jelas. PGN itu gas, Pertamina minyak, dan PLN urusannya dengan listrik," tuturnya.
Dengan begitu, seharusnya pemerintah menjalankan mandat tersebut, dimana bisnis BUMN harus fokus dan tidak tumpang tindih. Achsanul menambahkan,hal terbaik adalah dengan menyatukan Pertagas yang notabene milik pemerintah ke PGN.
Pertagas sendiri dibentuk pada tahun 2007, cara bisnisnya meniru cara kerja PGN yang telah mengelola gas bumi di sektor hilir puluhan tahun. Sejak munculnya Pertagas, setiap PGN akan membangun proyek pipa gas, di lokasi yang sama Pertagas ikut juga membangun, hal ini seolah menimbulkan perebutan pasar dan terjadi inefisiensi.
"Pertagas diakuisisi PGN lebih baik. Urusan gas itu krusial. Ke depan diharapkan pipanisasi gas langsung ke end user yakni ke rumah tangga masing-masing. Dan itu biar diurus PGN bukan Pertamina melalui Pertagas," tegas Achsanul.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian BUMN sedang mengkaji pembentukan holding migas. Beberapa holding perusahaan pelat merah dilakukan untuk efisiensi dan optimalisasi kinerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
