Tantangan yang diberikan kepada Menteri ESDM Sudirman Said dan SKK Migas berupa penanggungan biaya sendiri yang ditanggung kontraktor, tanpa ada embel-embel menggunakan dana negara.
"Jadi saya tantang Menteri ESDM dan SKK Migas kalau memang meyakini biaya USD14,8 miliar, berani tidak biayanya jika membengkak bisa ditanggung kontraktor, jangan negara," sebut Dradjad, saat ditemui dalam diskusi 'Blok Masela Sesuai Konstitusi', di Kafe Dua Nyonya Cikini, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).
Tantangan tersebut juga berlaku bagi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya serta Institut Teknologi Bandung (ITB). Apakah kementerian tersebut berani menanggung beban yang besar jika dananya melebihi USD18 miliar.
"Informasi yang saya dapatkan oleh keduanya (darat dan laut) tidak berani tanda tangani ini, berarti tidak percaya diri," cetus Drajad.
Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM dan SKK Migas sangat menginginkan pengelolaan gas Blok Masela dilakukan di laut (offshore) karena diklaim lebih murah dengan biaya investasi sekitar USD14,8 miliar, dibandingkan di darat (onshore) mencapai USD19 miliar.
Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli pun mempersoalkan masalah pembangunan gas alam cair Blok Masela, Maluku, apakah di laut atau darat.
Kegaduhan dan beda pendapat di antara dua menteri itu telah menjadi sorotan banyak kalangan, baik masyarakat, pengamat, maupun anggota DPR yang duduk di atas parlemen Senayan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
