Blog Dahlan Iskan, Manufacturing Hope pada Senin, 21 Mei 2012, seperti dikutip Metrotvnews.com, Rabu (20/5/2015), mengatakan jika dalam satu bulan terakhir tiga kali Presiden SBY mengajak mendiskusikan soal ini dengan beberapa menteri, termasuk dengan dirinya.
Ungkapan tersebut menegaskan jika sebelumnya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam akun twitternya berkicau jika dia tidak pernah mengintervensi BUMN. Termasuk urusan tender dan bisnisnya.
"Saya berbicara dengan mantan Wapres Boediono dan lima mantan menteri terkait, apakah memang pernah ada usulan pembubaran Petral. Semua menjawab tidak pernah ada. Termasuk tidak pernah ada tiga surat yang katanya dilayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu," ujar SBY dalam kicauannya.
Menurut Dahlan, arahan Presiden SBY jelas dan tegas baginya, yakni membenahi Pertamina. Kalau ada yang mengaku-ngaku dapat backing dari Presiden atau dari Cikeas atau dari Istana, abaikan saja. "Bisa saja ada yang mengaku-ngaku mendapat backing dari Presiden SBY," ujarnya singkat.
Namun, Dahlan menjelaskan sebenarnya tidak demikian. Jangankan Presiden SBY, dia pun, di bidang lain, juga mendengar ada orang yang mengatakan mendapat backing dari Menteri BUMN! Mantan Presiden SBY pun sempat menegaskan hal tersebut.
"Dalam pertemuan menjelang tengah malam itu diundang juga (mantan) Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Karen melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, tanpa perantara lagi. Tentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi Petral langsung dibubarkan. Pasokan BBM bisa terganggu. Bisa kacau-balau," cerita manram Dirut PLN tersebut.
Dahlan pun mengatakan jika memang kelihatannya banyak motif yang berada di belakang isu Petral ini, setidaknya ada tiga motif, yaitu pertama, ada yang dengan sungguh-sungguh dan ikhlas menginginkan Pertamina benar-benar clean and clear (C&C) dan menjadi kebanggaan nasional.
Kedua, dengan adanya Petral mereka tidak bisa lagi 'ngobyek' dengan cara menekan-nekan Pertamina seperti terjadi di masa sebelum Petral. Ketiga, ada yang berharap kalau Petral dibubarkan, jual-beli minyak kembali dilakukan di Jakarta dan mungkin bisa menjadi obyekan baru.
"Tentu, seperti juga bensin oplos, ada juga campuran lain: politik! Ada politik antipemerintah Presiden SBY. Tapi yang keempat ini baiknya diabaikan karena politik adalah satu keniscayaan. Misalnya ketika ada yang menyeru: bubarkan Petral sekarang juga! Saya pikir yang dimaksud sekarang itu ya pasti ada tahapannya. Ternyata tidak. Ternyata benar-benar ada yang menginginkan Petral bubar saat ini juga," beber Dahlan dalam blognya pada 2012.
Sayangnya, tukas Dahlan, mereka tidak berpikir panjang kalau Petral bubar, siapa yang akan menggantikan fungsi Petral. Siapa yang akan mendatangkan bensin untuk keperluan bulan depan dan beberapa bulan berikutnya. Mungkin memang ada maksud terselubung, tambah dia, bubarkan Petral sekarang juga, biar terjadi kelangkaan BBM dan terjadilah gejolak sosial.
"Ini mirip-mirip dengan logika, jangan naikkan harga BBM dan pemakaiannya juga jangan melebihi 40 juta kiloliter setahun! Logika Joko Sembung yang tidak nyambung. Tentu saya tidak akan terpancing pemikiran pendek seperti itu," tegas dia.
Lalu, Dahlan pun mengemukakan pendapatnya, yang harus dilakukan Pertamina adalah langkah yang lebih mendasar. Sebagai perusahaan raksasa, Pertamina, seperti ditegaskan Presiden SBY setegas-tegasnya, tidak boleh lagi membeli minyak dari perantara.
Langkah seperti itu sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh Pertamina, tapi belum semua. Jadinya tenggelam oleh pembelian yang masih dilakukan lewat Petral. Namun, apakah kelak setelah Pertamina tidak lagi membeli minyak dari perantara otomatis tidak akan ada yang dipersoalkan? Tidak dijamin!
Dia pun meyakini, akan terus ada yang mempersoalkan, misalnya mengapa membeli langsung kalau pedagang bisa memberikan harga lebih murah? (Dalam dunia bisnis, tidak dijamin pemilik barang menjual lebih murah dari pedagang. Bisa saja pedagang kuat membeli barang dalam jumlah besar dengan diskon yang tinggi. Lalu menjual kepada konsumen dengan harga lebih murah).
"Pertamina (atau siapa pun) dapat komisi dari pemilik barang. Mengapa membeli langsung kepada pemilik barang? Mengapa tidak pakai tender terbuka saja? Dan banyak lagi yang masih akan dipersoalkan karena pada dasarnya memang banyak orang yang hobi mempersoalkan apa saja," tuturnya.
Tetapi, lanjut Dahlan, ribut-ribut seperti itu tidak akan lama. Syaratnya manajemen Pertamina konsisten menjaga integritas. "Tidak mudah memang. Memerlukan waktu yang panjang untuk membuktikan konsistensi itu," pungkasnya. (Habis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
