Penerapan DMO demi Rakyat
Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)
Jakarta: Rencana pencabutan ketentuan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) tidak mendapat restu dari Presiden Joko Widodo.

Kebijakan yang diterapkan tetap sama. "Arahan Bapak Presiden diputuskan sama seperti sekarang. Enggak ada perubahan. Enggak ada PP (peraturan pemerintah) baru," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 31 Juli 2018.

Untuk sementara, kewajiban harga batu bara untuk konsumsi dalam negeri tetap USD70 per ton. Pengusaha batu bara juga tetap wajib menyalurkan 25 persen produksi mereka untuk kebutuhan listrik dalam negeri yang dioperasikan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Mekanisme harga sama. Enggak ada penghapusan. Keputusan Presiden ini jalan saja seperti sekarang. DMO itu undang-undang (UU), mandat dari UU No 4 Tahun 2009 (Minerba)," jelas dia.

Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan masih sedang mengkaji rencana penghapusan DMO batu bara. Ia bersama Kementerian ESDM, PT PLN (persero), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) sedang menimbang berapa uang yang diperoleh jika DMO dihapus.

"Karena kita butuh ekspor kan ini. Nah ini kita lagi hitung," ucap Luhut di kantornya, kala itu.

Untuk diketahui, pada Maret lalu Kementerian ESDM telah menenetapkan harga DMO untuk kelistrikan sebesar USD70 per ton. Tujuannya ialah mendukung kebijakan tidak ada kenaikan tarif listrik dan menggenjot ekonomi masyarakat.

Pengamat ekonomi ener-gi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo tidak mengubah aturan DMO batu bara menunjukan konsistensi terhadap Nawa Cita. Keberpihakannya terhadap rakyat sangat jelas karena tidak ingin tarif dasar listrik naik dan keuangan PLN terpuruk.

"Iya keputusan Pak Jokowi terhadap aturan DMO merupakan perwujudan keberpihakan pemerintah terhadap PLN dan masyarakat. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pencabutan DMO batu bara sudah sangat tepat, sesuai Nawa Cita dan konstitusi UUD 1945 Pasal 33," terangnya.

Menurut dia, keputusan itu harus didukung dan dikawal seluruh komponen bangsa. Pasalnya mengubah ketentuan DMO seperti yang sempat mencuat tidak memberikan tambahan devisa, tetapi menambah beban PLN.

Direktur PLN Sofyan Basir menyambut baik keputusan Presiden yang tetap memberlakukan DMO. Sebab, menurutnya, jika PLN harus membeli batu bara mengikuti harga pasar, potensi kerugian mereka cukup besar.

"Iya selisihnya cukup besar. Sekarang (harga pasar) USD120, berarti kan (bebannya) besar sekali, mungkin di atas Rp30 triliun per tahun," jelas Sofyan, yang juga ikut hadir di Istana Bogor, kemarin.

Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) mengaku akan mengikuti seluruh keputusan pemerintah. "Kalau memang DMO tetap, kami mematuhi keputusan pemerintah," kata Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia. (Media Indonesia)

 



(AHL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id