Social Security System merupakan program asuransi sosial yang dikelola Pemerintah Filipina, layaknya BPJS di Indonesia. Program ini melayani pekerja di sektor formal, informal, dan swasta, yang bertujuan untuk membantu warga negara di masa-masa sulit. Program ini terdiri dari dua bagian utama, yakni jaminan sosial dan kompensasi karyawan.
Adapun kemitraan Tether dan Uquid memperlihatkan bagaimana stablecoin seperti USDT dan teknologi kripto bisa membuat hidup sehari-hari lebih mudah, nyaman, dan transparan dengan menggunakan platform terdesentralisasi yang menggunakan teknologi blockchain.
Merespons kabar tersebut, CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan langkah Tether untuk memperkenalkan pembayaran USDT bagi kontribusi jaminan sosial di Filipina merupakan tonggak penting dalam adopsi stablecoin.
"Hal Ini menunjukkan bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan sebagai pembayaran yang sah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. Harapannya, bisa membuka peluang bagi negara-negara lain untuk mengadopsi teknologi kripto untuk beragam kebutuhan," ucap Oscar dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 5 Juli 2024.
| Baca juga: Berpotensi Setara dengan Bank, Adopsi Kripto Bisa Bikin Inklusi Keuangan RI Melejit |
Blockchain dorong inklusi keuangan
Oscar juga menambahkan, dengan semakin banyaknya negara yang mulai mengadopsi teknologi blockchain, maka bisa dikatakan peran blockchain semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari.
"Seperti di Indodax, blockchain dapat membantu dalam inklusi keuangan dan dalam kehidupan sehari-hari. Di Indodax, kami berkomitmen untuk mendukung inovasi semacam ini yang mendorong inklusi keuangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutur dia.
Adopsi mata aset kripto, terutama stablecoin, telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain digunakan sebagai alat pertukaran di bursa terpusat, stablecoin kini menjadi sumber likuiditas utama di pasar terpusat dan terdesentralisasi.
Platform pembayaran seperti PayPal telah memperkenalkan stablecoin mereka sendiri, PayPal USD (PYUSD), sementara Ripple berencana meluncurkan stablecoinnya pada awal 2025 untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.
"Hal ini tidak hanya membantu memudahkan pembayaran bagi warga Filipina, tetapi juga menyoroti pentingnya kemitraan antara perusahaan teknologi dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif," kata Oscar.
"Dengan adopsi yang semakin luas, diharapkan lebih banyak negara akan melihat manfaat dari penggunaan stablecoin dalam sistem keuangan mereka," jelas Oscar menambahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
