"Pandemi covid-19 berdampak pada perjanjian multilateral perdagangan internasional. Peran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam diplomasi multilateral khususnya dalam perjanjian perdagangan perlu intensif," kata Anggota DPR RI Dave Akbarshah, dalam webinar Aptika Kominfo, dikutip Jumat, 3 September 2021.
Komisi I DPR RI mendorong peningkatan diplomasi perdagangan. Volume perdagangan dunia diperkirakan akan meningkat sebesar delapan persen pada 2021 setelah turun 5,3 persen pada 2020, penurunan yang lebih kecil dari perkiraan sebelumnya.
Pertumbuhan perdagangan kemungkinan akan melambat menjadi empat persen pada 2022, dengan total volume perdagangan global tetap berada di bawah tren pra-pandemi. PDB dunia dengan nilai tukar pasar akan meningkat sebesar 5,1 persen pada 2021 dan 3,8 persen pada 2022, setelah mengalami kontraksi sebesar 3,8 persen pada 2020.
Perdagangan barang dalam nominal dolar turun pada 2020 sebesar delapan persen, sementara ekspor jasa komersial turun sebesar 20 persen. Jatuhnya harga minyak 35 persen. Pariwisata turun 63 persen pada 2020 dan diperkirakan tidak akan pulih sepenuhnya sampai pandemi berkurang. Indonesia konsisten mengalami surplus neraca perdagangan dalam 14 bulan sejak Mei 2020. Pada Juni 2021, Indonesia mengalami surplus USD1,32 miliar. Sampai 15 Juli 2021, nilai ekspor Indonesia tercatat USD18,55 miliar atau meningkat 54,46 persen secara tahunan. Nilai impor Indonesia tercatat USD17,23 miliar atau meningkat 60,12 persen secara tahunan.
"Tantangan yang terjadi saat ini di antaranya jumlah vaksinasi covid-19 perlu ditingkatkan, perang dagang, pengendalian kasus covid yang berdampak pada perdagangan internasional, serta industri yang terdampak dan tutup akibat covid. Selain itu terdapat juga peluang yang dapat dimanfaatkan, di antaranya mengedepankan UMKM, sektor-sektor unggulan harus jadi prioritas, memperluas mitra perdagangan baik secara multilateral dan bilateral, serta kolaborasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan," kata Dave.
Oleh karena itu, Komisi I mendorong peran Kemenlu untuk membantu diplomasi multilateral perdagangan. Yang penting juga mempercepat akses internet melalui Kominfo, agar terbangun jaringan yang kuat dalam proses perdagangan internasional antar pihak berkepentingan. Serta membuat regulasi terkait isu-isu perdagangan khususnya yang tercakup dalam Komisi I DPR RI.
"Tantangan perdagangan internasional di era pandemi covid-19 cukup kompleks. Peningkatan digitalisasi. Meski optimistis tumbuh, namun harus tetap waspada karena pandemi belum berakhir," jelas Dave.
Di sisi lain, dari segi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi digital di sektor perdagangan, Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo Bonifasius Wahyu Pudjianto mengatakan pemerintah telah melakukan pembangunan Palapa Ring untuk Paket Barat, Tengah, dan Timur sudah selesai 100 persen dan dihubungkan dengan BTS-BTS hingga ke pelosok desa. Proses konstruksi satelit multifungsi Satria saat ini baru mencapai lebih dari 20 persen.
"Dengan terhubungnya satu daerah dengan daerah lain, hiperkonektivitas, kita akan menggali dan memaksimalkan potensi-potensi dari tiap daerah dalam sektor ekonomi dan perdagangan," kata Bonifasius.
Penyelesaian konstruksi diharapkan bisa tepat waktu sebelum peluncuran pada triwulan III-2023. Satelit Satria untuk memberikan askes internet bagi 150 ribu titik layanan publik di Indonesia. Satria akan melengkapi infrastruktur BTS 4G yang dibangun oleh operator (sebanyak 12 ribu desa) dan BAKTI (9.000 desa). Satria 1 merupakan satelit pertama Indonesia dengan teknologi High Throughput Satellite (HTS) yang mampu menghadirkan kapasitas hingga 150 Gpbs. Sementara Satria 2 nantinya memiliki kapasitas 300 Gbps dan Satria 3 direncanakan berkapasitas transport 500 Gbps. Proyek satelit Satria menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
