Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS) kemudian diterbitkan untuk memperkuat pelindungan anak di ruang digital.
Penelitian terbaru CIPS menunjukkan implementasi PP TUNAS ini dapat efektif jika
menerapkan regulasi yang sesuai proporsi serta berbasis tanggung jawab bersama antara
pemerintah, platform digital, orang tua, hingga pendidik.
"Efektivitas PP TUNAS sangat ditentukan oleh bagaimana regulasi ini menempatkan anak
bukan hanya sebagai objek yang dilindungi, tetapi subjek kebijakan yang memiliki hak untuk
belajar dan berekspresi secara aman di ruang digital," ujar Research and Policy Associate CIPS
Rasya Athalla Aaron.
Partisipasi anak dalam ruang digital terus meningkat seiring berkembangnya layanan digital,
diikuti risiko paparan terhadap berbagai potensi bahaya. Pemerintah merespons melalui PP
TUNAS dan aturan pelaksana yang memperkuat kewajiban platform, termasuk verifikasi usia
dan klasifikasi risiko layanan.
Namun, karakter interaksi, model bisnis, dan pola risiko berbeda antar layanan, mulai dari
media sosial, permainan daring, marketplace, super app, hingga ride-hailing, sehingga tingkat
risikonya tidak dapat diperlakukan seragam.
Studi terbaru CIPS (2026) juga menyoroti klasifikasi risiko yang hanya dibedakan antara rendah
atau tinggi, tanpa parameter yang cukup terukur. Kondisi ini dapat menyulitkan penerapan
pendekatan berbasis risiko secara konsisten, karena pelaku usaha tidak memiliki kejelasan
parameter untuk menilai dan menyesuaikan tingkat risikonya.
"Tanpa pendekatan yang mempertimbangkan perbedaan karakter layanan, regulasi berpotensi
diterapkan secara seragam pada lanskap yang sangat beragam. Pada akhirnya, hal ini
berpotensi membatasi hak anak untuk mengakses informasi dan belajar di ruang digital," lanjut
Rasya.
CIPS mendorong kerangka pengaturan yang mengakui perbedaan karakter layanan digital
melalui pendekatan koregulasi, dengan standar yang tegas dari pemerintah dan ruang adaptasi
teknis bagi pelaku usaha.
Klasifikasi sektoral dan pola interaksi pengguna juga perlu disertai dengan parameter dan
pembobotan risiko yang lebih terukur, objektif, dan transparan, agar penerapan berbasis risiko
konsisten.
Selain aspek regulasi, CIPS melihat penguatan literasi digital bagi anak, orang tua, dan
pendidik dinilai penting agar uang digital dimanfaatkan secara aman dan produktif. Pendekatan
yang terlalu berorientasi pada pembatasan justru berisiko mengurangi manfaat ruang digital
tanpa memperkuat ketahanan anak secara substantif.
“Kami juga menekankan koregulasi sebagai salah satu langkah penting untuk memastikan
aturan pelaksana PP TUNAS dapat terlaksana secara efektif dengan menjunjung prinsip
tanggung jawab bersama, proporsionalitas, berbasis bukti, dan terukur,” tegas Rasya.
Penegasan parameter risiko yang objektif dan pengakuan atas perbedaan karakter layanan
menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan anak berjalan efektif, adaptif, dan
berkelanjutan.
Sebagai bagian dari sistem koregulasi, platform juga dapat menunjukkan komitmen lebih
terukur dalam mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak, seperti lewat pelaporan berkala
yang bersifat publik mengenai penggunaan dan efektivitas fitur parental control, mekanisme
verifikasi usia, serta inisiatif literasi digital yang disediakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
