Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat layanan keuangan digital, mulai dari permodalan, investasi mikro, hingga pembayaran digital, telah berkontribusi 80,5% terhadap tingkat inklusi keuangan nasional. Angka ini menegaskan bahwa fintech semakin menjadi tulang punggung pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menilai peluang fintech di 2026 terbuka lebar seiring kontraksi penyaluran kredit UMKM oleh perbankan secara tahunan.
“Di satu sisi, kebutuhan modal UMKM untuk pengembangan usaha masih tinggi. Kondisi ini mendorong pelaku usaha mencari sumber pembiayaan alternatif, dan pinjaman daring menjadi salah satu pilihan utama,” ujar Huda.
Menurutnya, tren pertumbuhan pinjaman daring yang kuat sepanjang 2025 diperkirakan berlanjut pada 2026. Selain memperluas pembiayaan, fintech juga mendorong inklusi keuangan di perdesaan melalui kehadiran agen-agen pembayaran di tingkat desa.
Strategi Fintech 2026
Memasuki 2026, pelaku fintech dituntut tidak hanya agresif dalam ekspansi, tetapi juga selektif dalam strategi. Beberapa pendekatan dinilai krusial, mulai dari ekspansi di luar Pulau Jawa, menyasar segmen akar rumput yang masif, hingga diversifikasi produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.Salah satu contoh penerapan strategi tersebut ditunjukkan oleh Amartha, fintech yang telah 16 tahun melayani UMKM perdesaan. Hingga akhir 2025, Amartha telah menyalurkan lebih dari Rp37 triliun modal kerja sejak berdiri, termasuk Rp13,2 triliun sepanjang 2025, kepada 3,7 juta UMKM di lebih dari 50.000 desa.
Founder & CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, menekankan roadmap perusahaan di 2026 bertumpu pada pemahaman mendalam terhadap perilaku masyarakat perdesaan.
“Produk kami dirancang berdasarkan kebutuhan nyata UMKM akar rumput. Ke depan, fokus kami bukan hanya pada pertumbuhan penyaluran, tetapi juga penguatan tata kelola dan mitigasi risiko agar pertumbuhan tetap berkelanjutan,” ujarnya.
Ekosistem Terintegrasi
Sebagai bagian dari roadmap 2026, Amartha memperkuat ekosistem layanan keuangannya melalui aplikasi AmarthaFin, yang kini dilengkapi izin dompet digital dari Bank Indonesia. Dalam satu platform, pengguna dapat mengakses investasi mikro, pembayaran digital, jaringan agen AmarthaLink, hingga pengajuan pinjaman modal kerja.Untuk menjangkau masyarakat yang belum sepenuhnya terkoneksi dengan layanan digital, Amartha mengembangkan program AmarthaLink. Hingga akhir 2025, lebih dari 50.000 pengguna telah bergabung sebagai agen, menyediakan layanan pembayaran digital di komunitas perdesaan.
Model ini dinilai efektif untuk memperluas infrastruktur keuangan di desa sekaligus memperkuat rantai distribusi layanan fintech.
Roadmap fintech di 2026 juga tak lepas dari peran investor. Komisaris Utama Amartha, Rudiantara, menilai fintech dengan model bisnis yang jelas dan tata kelola yang kuat masih memiliki daya tarik tinggi bagi investor internasional.
“Target pasar yang spesifik, manajemen risiko yang solid, serta penerapan tata kelola berstandar perusahaan publik menjadi faktor utama yang membangun kepercayaan investor,” ujarnya.
Secara industri, aliran investasi asing ke sektor fintech Indonesia tercatat mencapai US$549 juta pada 2024, menunjukkan bahwa sektor ini tetap atraktif di tengah dinamika pendanaan global.
Selain memperluas pendanaan UMKM, fintech juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Di tingkat desa, UMKM mitra Amartha tercatat telah membuka lebih dari 110.000 lapangan kerja. Di sisi industri, sekitar 65% perusahaan fintech berencana menambah karyawan permanen, mencerminkan optimisme terhadap prospek sektor ini.
Meski demikian, ekspansi fintech pada 2026 perlu diimbangi dengan mitigasi risiko, mulai dari potensi fraud, gejolak geopolitik global, hingga masih rendahnya literasi keuangan digital di masyarakat. Pada 2026, Amartha menegaskan fokusnya untuk terus menjangkau jutaan UMKM akar rumput melalui produk keuangan terintegrasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
