Illustrasi. Dok : MI/Adam Dwi.
Illustrasi. Dok : MI/Adam Dwi.

Bank BJB Incar Rp412 Miliar dari Private Placement Tahap II

Ekonomi bank bjb
Husen Miftahudin • 20 Agustus 2019 05:53
Jakarta: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) bakal kembali melakukan penambahan modal tanpa melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau non PMHMETD (private placement). Dari aksi korporasi tahap II itu, perusahaan mengincar pengumpulan dana sebanyak Rp412 miliar.
 
Direktur Keuangan Bank BJB Nia Kania mengatakan aksi private placement bakal digelar akhir tahun ini. Saham tersebut nantinya akan diserap empat kabupaten/kota baru hasil pemekaran yang sebelumnya tak mengantongi saham di Bank BJB.
 
"Private placement tahap kedua di akhir tahun ini dan bisa kita eksekusi dengan baik. Tapi memang untuk tahap kedua ini bisa digeser di tahun 2020 nanti, tergantung kemampuan APBD Pemda," ujar Nia dalam konferensi pers usai Public Expose di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin, 19 Agustus 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemda baru yang akan menyerap private placement Bank BJB ialah Pemerintah Kota Serang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
 
Dana itu terbagi atas modal ditempatkan dan disetor Rp90,02 miliar dan tambahan modal disetor Rp594,16 miliar. Dengan tambahan modal itu, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perseroan akan menjadi 18,26 persen dari 17,53 persen.
 
Dalam private placement ini jumlah saham seri A baru yang akan diterbitkan maksimal 360,1 juta saham dengan nominal Rp250 per saham. Ini setara dengan 3,71 persen modal yang ditempatkan dan disetor penuh.
 
Saham baru yang diterbitkan ini akan ditawarkan khusus pada Pemprov Jabar, Pemprov Banten serta pemkot/pemkab se-Jawa Barat dan Banten. Harga pelaksanaan penerbitan saham baru non HMETD ini tidak akan lebih rendah dari Rp1.900 per saham.
 
Setelah penerbitan saham baru ini, saham seri A pemerintah provinsi/kota/kabupaten di Jawa Barat dan Banten akan bertambah dari 75 persen menjadi 75,9 persen. Sedangkan saham publik akan terdelusi dari 25 persen menjadi 24 persen.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif