"Nanti kita minta izin ke pemegang saham, jadi lebih kuat," ungkap Direktur Utama Wijaya Karya Bintang Perbowo, ditemui usai RUPST perseroan di kantor pusat Wijaya Karya, Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Right issue dilaksanakan, diakui Bintang, karena perseroan membutuhkan dana untuk mengikuti tender dari proyek-proyek yang sedang diincar, seperti ikut tender proyek infrastruktur dari program presiden Joko Widodo (Jokowi).
Right issue akan diambil dari 9-10 persen saham yang digenggam oleh pemerintah. Porsi pemerintah di Wijaya Karya sebesar 65 persen, maka setelah right issue saham pemerintah akan menjadi 55 persen. Tak hanya itu, perseroan juga membuka peluang untuk menambah pinjaman baik melalui perbankan maupun pasar modal.
Ruang pendanaan lainnya setelah right issue, sambung Bintang, bisa melalui penerbitan surat utang atau Medium Term Notes (MTN). Karena, tambahan ruang pendanaan masih mencapai Rp6 triliun.
"Jadi banyak yang bisa kita lakukan di infrastruktur baik jalan tol, power plant dan lain-lain," pungkas Bintang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
