"Tantangan tahun depan itu semakin banyak, pembajakan itu mengganggu banyak orang termasuk kinerja bisnis yang ada di perseroan. Untuk itu kami harapkan Pak Jokowi bisa tegas mengenai perizinan moraturium perusahaan pay TV," ujar Effendy, usai RUPSLB, di Gedung MNC, Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Menurut Effendy, perseroan mengharapkan pemerintahan baru bisa mendukung seluruh industri yang ada di Tanah Air, termasuk pay TV. Agar bisa industri pay TV lebih maju dan berkembang.
Pelaku industri juga ingin pemerintahan Jokowi itu bersih dan dapat memberantas praktik-praktik korupsi yang ada di Tanah Air. Lalu, Presiden Jokowi harus membantu pengembangan bisnis televisi berbayar, salah satunya memberikan aturan yang sangat rumit.
"Saat ini ekspansi perusahaan pay TV kerap kali terbelit oleh aturan birokrasi, jadi kami sangat susah ekspansi bisnisnya. Aturan yang rumit harus disikapi dengan baik," tegasnya.
Dengan peraturan dan birokrasi yang tidak rumit, maka kinerja perseroan bisa terbantu dengan baik dalam mengembangkan sayap bisnisnya.
Sekadar informasi, MNC SKY akan bekerja sekeras mungkin untuk menjaga market share (pangsa pasar) sebesar 75 persen di 2015. Dalam menjaga market share sebesar 75 persen, perseroan berharap kepada presiden Jokowi (Jokowi) bisa mendukung industri pay TV. Sehingga pertumbuhan bisa dijaga baik oleh perseroan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
