"Banyak, lebih dari tiga. Banyak masuk, internal ada, dari luar juga, kita cari terus yang terbaik untuk Garuda," ungkap staf ahli Kementerian BUMN Arya Sinulingga, di Jakarta, Minggu, 19 Januari 2020.
Arya mengatakan proses penunjukan dirut Garuda berbeda dengan dirut-dirut perusahaan BUMN lainnya. Pasalnya, ada beberapa pihak lainnya selaku pemegang saham seri B di maskapai tersebut, sehingga penentuan dirut harus melalui RUPS.
"Kami enggak mungkin melangkahi RUPS (menunjuk dirut baru). Karena Garuda agak beda juga, ada pemegang saham besar lainnya, jadi ada pertimbangan," kata dia.
Saat ini terdapat enam pemegang saham seri B Garuda. Pemerintah Indonesia memiliki saham sebanyak 60,54 persen yakni 15,6 miliar lembar saham atau sekitar USD793,2 juta. Kemudian ada PT Trans yang memegang 25,62 persen yakni 6,6 miliar lembar saham atau USD335,6 juta. Adapula pemegang saham lainnya (publik) di bawah lima persen yakni mencapai 3,5 miliar lembar saham atau sekitar USD181 juta.
Saat ini posisi Dirut Garuda ditempati oleh Fuad Rizal sebagai Plt Direktur Utama, mengingat Dirut sebelumnya I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra diberhentikan karena tersangkut penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Sedangkan posisi Komisaris Utama maskapai pelat merah tersebut masih ditempati oleh Sahala Lumban Gaol.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
