Melalui mitra ekuitasnya PT Alam Tri Abadi, anak usaha PT Adaro Energy telah resmi melaporkan transaksi material tersebut kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa, 7 Juni siang. Adaro mengakuisisi saham BHP di IMC yang saat ini memegang tujuh Kontrak Karya Batubara yang berlokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
"Transaksi akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan jual beli saham, termasuk persetujuan yang diperlukan dari pemerintah," demikian disampaikan manajemen Adaro Energy, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (8/6/2016).
Dengan demikian Adaro kini menjadi pengendali penuh PT IMC. Sebelumnya, Adaro memegang 25 persen saham IMC pada 2010 melalui akuisisi senilai USD335 juta. Bila digabung dengan transaksi pada 2010, nilai saham BHP sebesar USD455 juta atau sekitar Rp5,9 triliun.
Sementara dari keterangan resminya, BHP menyatakan bahwa setelah ditinjau secara rinci oleh IndoMet Coal, perusahaan menyimpulkan bahwa meskipun proyek IMC saat ini berpotensi mendukung pengembangan skala yang lebih besar, BHP Billiton memiliki berbagai pilihan dalam mengembangkan portofolio yang lebih menarik untuk investasi masa depan.
Presiden Direktur BHP Billiton Indonesia Imelda Adhisaputra mengonfirmasi telah dilakukan penandatanganan jual beli saham BHP dengan Adaro tanpa melibatkan Pemda Murung Raya.
"Benar, penandatanganan memang dilakukan akhir pekan lalu. Kami sudah melaporkan kepada Pemerintah secara lisan mengenai aksi korporasi ini dan surat resmi terkait aksi korporasi ini akan kami sampaikan kepada Pemerintah dalam waktu dekat. Sesuai dengan regulasi, finalisasi penjualan saham menunggu persetujuan Pemerintah RI," ujar Imelda.
Mengutip laporannya di keterbukaan informasi BEI, pihak Adaro Energy telah menandatangani pembelian saham perusahaan yang nilainya material ini pada 3 Juni 2016, dan dilakukan oleh Adaro Energy dengan BHP Mineral Holdings Pty, Ltd dan BHP Mineral Asia Pasific Pty, Ltd.
"Transaksi akan menjadi efektif setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam SSA, termasuk di antaranya persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah Indonesia," tambah Sekretaris Perusahaan ADRO Mahardika Putranto.
Di sisi lain, penandatanganan jual beli saham ini disebut menjadi kabar buruk bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Padahal, Pemda Murung Raya telah menyatakan minat dan sudah ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan menyiapkan sebagian anggaran dari APBD 2016 yang sebesar Rp1,3 triliun untuk mengambil alih sebagian divestasi saham BHP di IMC.
Langkah BHP yang tidak melibatkan Pemda Murung Raya mendapat tanggapan dari anggota DPR Komisi VII RI Dito Ganindito. Menurutnya sudah sepantasnya dan seharusnya BHP Billiton melibatkan sekaligus melakukan penawaran kepada pemerintah pusat dan lokal.
"Apabila Pemerintah Pusat tidak tertarik untuk membeli saham BHP, mestinya harus ditawarkan ke Pemda sebelum ditawarkan ke swasta nasional. Seharusnya BHP menghormati dan mengikuti peraturan yang ada di Indonesia," kata Dito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
