Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id)
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id)

PN Cikarang Kuatkan Putusan KPPU soal Sari Roti

Ekonomi nippon sari roti
Annisa ayu artanti • 11 Maret 2019 09:40
Jakarta: Pengadilan Negeri (PN) Cikarang menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menolak keberatan yang diajukan PT Nippon Indosari Corporindo Tbk.
 
KPPU memutuskan produsen Sari Roti tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Nippon Indosari Corporindo terlambat memberitahu proses pengambilaihan saham atau akuisisi oleh PT Prima Tob Boga (PTB) kepada KPPU.
 
Dalam keterangan resmi Pengadilan Negeri Cikarang yang dikutip Medcom.id, Senin, 11 Maret 2019, dijelaskan KPPU menjatuhkan putusan Nomor 07/KPPU-M/2018 karena Nippon Indosari Corporindo terlambat memberitahu KPPU mengenai akuisisi PTB.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPPU mengidentifikasi fakta penjumlahan aset Nippon Indosari Corporindo dan PTB sebesar Rp3,41 triliun. Nilai tersebut sudah melebihi ambang batas pelaporan yakni Rp2,5 triliun. Lalu, Nippon Indosari Corporindo pun tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PTB sehingga wajib melaporkan aksi akuisisi tersebut kepada KPPU 30 hari setelah penggabungan berlangsung. Adapun tanggal efektif pengambilalihan saham adalah 9 Februari 2018.
 
Namun perusahaan berkode emiten ROTI itu baru memberitahukan resmi terkait akuisisi itu kepada KPPU pada 29 Maret 2018. Artinya, Nippon Indosari Corporindo telah melaporkan keterlambatan selama empat hari kerja.
 
Tetapi, Nippon Indosari Corporindo bersikukuh menganggap penentuan tanggal efektf yuridis seharusnya terhitung sejak memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini karena PTB merupakan perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA). Nippon Indosari Corporindo pun mengajukan keberatan dengan pengenaan denda yang dibuat oleh KPPU karena dianggap tidak relevan.
 
Namun dalam pertimbangannya, Majelis Hakim sependapat dengan KPPU. Dengan demikian, Nippon Indosari terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, sehingga perusahaan harus membayar denda Rp2,8 miliar yang harus disetor secara langsung ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif