Ahmad Irfan dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR). (FOTO: Medcom.id/Dian Ihsan)
Ahmad Irfan dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR). (FOTO: Medcom.id/Dian Ihsan)

BEI Segera Klarifikasi Pencopotan Dirut BJB

Ekonomi bank bjb
Nia Deviyana • 12 Desember 2018 15:18
Jakarta: Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera melakukan klarifikasi terkait pencopotan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) Ahmad Irfan.
 
"Kita sudah minta penjelasan, jadi kita sedang coba klarifikasi untuk mendapat respons," ujar Direktur Penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018.
 
Nyoman mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memanggil perseroan untuk melakukan evaluasi. Hingga saat ini pihaknya mengaku belum mengetahui apakah pencopotan tersebut sudah sesuai prosedur atau belum.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ahmad Irfan tak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jabar Banten (BJB). Keputusan itu telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa BJB di Hotel Aryaduta di Jalan Sumatera, Kota Bandung, Selasa, 11 Desember 2018.

Baca: Direktur Utama BJB Diganti


Gubernur Jabar Ridwan Kamil alias Emil mengatakan pemberhentian Irfan sebagai bentuk penyegaran di BJB. Penggantian itu disepakati pemilik saham di BUMD tersebut.
 
Emil menuturkan, di masa kepemimpinan BJB, Irfan belum bisa mengoptimalkan potensi unit mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jabar. Padahal, peluang ekonomi melalui UMKM paling besar di Jabar.
 
"UMKM peluang besar yang kurang dioptimalkan, dari 100 persen kegiatan BJB Kredit UMKM itu hanya lima persen sekian, padahal 60 persen ekonomi Jawa Barat perputarannya ada di situ," kata Emil.
 
Posisi Dirut BJB akan diisi Agus Mulyana yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Hal itu, lanjut Emil, mengacu pada aturan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak boleh mengosongkan jabatan dirut pada BUMD.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif