BEI tak Bisa Halangi Aksi <i>Reverse Stock</i> Bakrieland
Direktur Utama BEI Tito Sulistio. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)
Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) tetap bisa menjalankan aksi korporasinya untuk menggabungkan nilai saham (reverse stock) meski pemegang saham minoritas menolak rencana tersebut.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengungkapkan langkah yang dilakukan perseroan harus meminta persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika pemegang saham tak memberi restu. Dengan demikian reverse stock bisa dijalankan.

"Tapi kalau tidak kuorum pasti gagal, kedua juga. Ketiga kalau tidak juga tidak mungkin perusahaannya seumur hidup tidak bisa melakukan aksi. Ada beberapa peraturan yang bisa dilakukan dengan persetujuan OJK," ucap Tito, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Jumat, 22 Juni 2018.

Dia mengaku BEI tidak menganggap langkah yang dijalankan perusahaan Bakrie ini menyalahi aturan. Maka dari itu, bursa tidak bisa menghalangi emiten ELTY untuk menjalankan reverse stock.

Untuk menjalankan aksi korporasi tersebut, sudah pasti harus ada persetujuan dari OJK dan BEI. Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan lebih teliti.

"Menurut saya selama prosedur melakukan semuanya itu sudah ada dan pernah diikuti kita bisa lihat. Kecuali kita introspeksi ada sesuatu," sebut dia.

Bakrieland Development berencana menggabungkan nilai nominal saham. Bila terwujud aksi korporasi tersebut, maka bisa mengerek saham properti dari perusahaan keluarga Bakrie ini akan naik 10 kali lipat, dari posisi saham perusahaan mencapai Rp50 per saham.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat‎ sebelumnya pernah menyatakan bursa menyerahkan semua keputusan reverse stock Bakrieland di tangan pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Ya kan ada kuorumnya. Atas setiap keputusan ada kuorum yang harus dipenuhi," ucap Samsul.

Reverse stock merupakan rencana dan keputusan dari suatu perusahaan. Sehingga, bursa tidak mempunyai wewenang atas dasar hal tersebut.

"Misalnya putusan PKPU atau restrukturisasi utang. Itu semua rencana sesuatu dari perusahaan, sesuai juga dengan RUPS," tutur Samsul.



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id