Para pekerja tambang inkonvensional sedang mencari timah dengan mesinnya di pesisir pantai batu belubang kabupaten Bangka Tengah Provinsi Babel. (FOTO: MI/Rendy)
Para pekerja tambang inkonvensional sedang mencari timah dengan mesinnya di pesisir pantai batu belubang kabupaten Bangka Tengah Provinsi Babel. (FOTO: MI/Rendy)

Penindakan Gudang Timah, ICDX Tunggu Arahan Pemerintah

Ekonomi bappebti ICDX
Nia Deviyana • 28 November 2018 08:57
Jakarta: Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) masih menunggu arahan pemerintah terkait tuduhan timah ilegal yang diperdagangkannya.
 
Pada 11 Oktober 2018, polisi menemukan adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penampungan, pemanfaatan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral, dan batu bara yang bukan dari pemegang izin yang tertera pada pasal 161 Undang-Undang nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
 
Dugaan ditujukan kepada gudang milik PT Tantra Karya Sejahtera di Bangka Belitung yang ditunjuk menjadi gudang resmi ICDX.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Apa yang harus dilakukan, karena sebenarnya tugas dan fungsi kami menyelenggarakan pasar yang transparan. Tapi ketika ini terjadi, ini di luar kewenangan kami," ujar Direktur Utama ICDX Megain Widjaja dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa, 27 November 2018.
 
Megain berharap kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat karena berkaitan dengan reputasi Indonesia.
 
"Implikasinya bisa merusak reputasi Indonesia kalau enggak segera diselesaikan. Coba bayangkan Anda beli barang di Singapura, taruh di Singapura. Tiba-tiba polisi datang ke gudang Anda dan disegel. Padahal Anda sudah jadi pembeli. Setelah itu Anda akan percaya Singapura enggak? Enggak kan?" cetus dia.
 
Sebagai informasi, pemerintah menugaskan ICDX sebagai bursa yang menyelenggarakan perdagangan Timah Murni Batangan khusus untuk diekspor. Hal itu selaras dengan keputusan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) nomor 08/Bappebti/KEP-PBK/08/2013.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi