"Sampai saat ini perseroan belum bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan total besaran PMN dari pemerintah, serta right issue ke pemegang saham," ungkap Sekretaris Perusahaan WIKA, Suradi, dalam laporannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (4/2/2015).
Menurut Suradi, perseroan juga masih menunggu nilai yang disetujui oleh pemerintah berikut waktu pelaksanaannya. Perseroan pun telah mengumumkan seluruh informasi atau kejadian penting material dan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan dan/atau dapat mempengaruhi harga saham perusahaan kepada publik.
"Dengan demikian, tidak terdapat informasi atau kejadian penting yang material yang belum diumumkan ke publik," ujar Suradi singkat.
Sekadar informasi, Panja A Badan Anggaran DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). PMN tersebut berupa pengalihan aset Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) sebesar Rp18,34 triliun pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Sebelumnya dalam usulan awal, SMI mendapatkan PMN sebesar Rp2 triliun, dengan ditambahkan dari pengalihan aset PIP, PMN-nya menjadi Rp20,34 triliun.
Kemudian PMN pada PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) sebesar Rp1,5 triliun. Lalu PMN untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan termasuk untuk cadangan pembiayaan sebesar Rp5 triliun.
PMN tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional BPJS Kesehatan sebagai pengganti dana operasional yang tidak dibebankan pada Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebesar Rp3,46 triliun, serta sisanya Rp1,54 triliun sebagai cadangan pembiayaan.
Selanjutnya diberikan untuk dana talangan Lapindo sebesar Rp781,7 miliar. Serta untuk organisasi lembaga keuangan internasional sebesar Rp250,5 miliar. Sementara untuk kewajiban pinjaman sebesar Rp843,5 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
