Bursa Tidak Kabulkan Permintaan untuk Suspensi Saham BFI Finance
BFI Finance. Dok : perusahaan.
Jakarta: Bursa Efek Indonesia (BEI) menolak untuk melakukan delisting dan penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham PT BFI Finance Indonesia Tbk sesuai permintaan PT Aryaputra Teguharta (PTAPT).

Direktur Utama BEI Inarno Djajadi mengatakan bursa tetap berpegang dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Begitu juga mengenai permintaan delisting dan suspensi PTAPT terhadap BFIN tidak bisa serta merta langsung dilakukan penghentian.

"Saya rasanya ikutin aturan yang berlaku. Yang berhak delisting, freeze saham tersebut kan ada di undang-undang, ada di peraturannya. Ya mungkin kita ikuti aturannya," kata Inarno di Kantor BEI, Jakarta, Kamis 9 Agustus 2018.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan, terkait pembekuan saham bursa memiliki aturan tersendiri. Pembekuan saham atau freeze itu juga bukan berarti tidak boleh melakukan movement.

Pada setiap kasus bursa juga melihat beberapa parameter pertimbangan. Untuk permintaan suspensi dan delisting ini, Nyoman melanjutkan, bursa melihat siapa yang mengajukan. Apakah diajukan pemegang saham datau permintaan korporasi.

"Kita memikiki parameter pertimbangan. Hal tersebut bisa dilakukan. Apakah permitaan pihak perusahaan yaitu perusahaan tercatat terkait tindakan korporasi, kalau ini kan tindakan yang dilakukan pemegang saham. Ini kan transaksi pemegang saham bukan korporasi yang direncanakan perusahaan tercatat," jelas Nyoman.

Meski kasus BFI Finance sangat rumit, saat dikonfirmasi kepada pihak BFI Finance. Kuasa hukumnya BFI Finance, Anthony LP Hutapea mengatakan perdagangan saham perusahaan berkode BFIN ini tetap berjalan normal.

"Saya dapat info kondisi dan perdagangan saham tetap normal," ucap Anthony kepada Medcom.id.

Seperti diketahui, PTAPT meminta BEI menunda aksi korporasi BFIN yaitu 2,98 miliar saham ke investor asing lantaran berperkara hukum.

Kuasa hukum Aryaputra Teguharta, Asido M Panjaitan mengatakan, hasil keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan Aryaputra Teguharta sebagai pemilik 32,32 saham BFIN seharusnya bisa dipertimbangkan bursa dengan menunda aksi korporasi tersebut.

"BEI sebagai penyelenggara bursa, harus melakukan suatu tindakan konkret untuk menindaklanjuti penetapan penundaan ini seperti delisting atau suspensi atas saham BFIN dari lantai bursa," kata Asido.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id