"Kalau memang ada beberapa yang layak di luar Sumatera kita akan bersedia, minat untuk melanjutkan," kata Direktur Utama Bukit Asam Ariviyan Arifin di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu, 14 November 2018.
Ia menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara (minerba) bahwa wilayah pertambangan yang jatuh tempo akan dikembalikan ke negara dalam bentuk wilayah pencadangan negara (WPN).
Pemegang PKP2B bisa memperpanjang kontrak dengan mengubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) namun wilayah tambang yang akan dikelolanya akan diperkecil.
Wilayah tersebut nantinya akan diprioritaskan untuk ditawarkan kepada perusahaan pelat merah atau BUMN. "Nah itu kalau dioperasikan lagi, itu menurut Undang-Undang akan diprioritaskan BUMN," ujar dia.
Ariviyan juga menuturkan, niatnya untuk menguasai lahan PKP2B generasi pertama itu supaya mencapai keinginan perusahaan untuk menambah luas area tambang dan jumlah cadangan yang dimiliki saat ini.
"Tentu kita berkeingiginan untuk menambah luasan area kita, menambah jumlah cadangan kita," jelas dia.
Ia menambahkan, Bukit Asam akan memprioritaskan untuk membidik wilayah tambang yang berada di luar pulau Sumatera. "Jadi kalau ada beberapa yang menurut kita layak, di luar Sumatera atau dimana pun di Kalimantan. Kita berminat untuk melanjutkan penambangan di PKP2B yang habis tersebut," pungkas dia.
Seperti diketahui pemegang PKP2B yang akan habis masa izinnya adalah PT Tanito Harum pada 2019, PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada 2021, PT Arutmin Indonesia pada 2020, PT Adaro Energy Tbk pada 2022, PT Kideco Jaya Agung pada 2023 dan PT Berau Coal Energy 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
