Hal itu disampaikannya saat pemaparan dua tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Gedung Bina Graha, Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
"Ini karena mungkin kita melakukan pada saat ekonomi denyutnya melemah. Kita menaikkan target penerimaan pajak sangat tinggi dan mendorong collection pajak yang dilakukan Ditjen Pajak, terutama akhir 2015 dan berimbas pada kinerja kuartal satu," jelas wanita yang biasa disapa Ani ini.
Selain itu, lanjutnya, untuk cukai dan sisi pengelolaan anggaran negara kuartal satu Indonesia juga sangat tergantung pada utang. Hal ini karena penerimaan negara yang berasal dari pajak sangat lemah dan ini masih berlangsung pada kuartal dua.
"Kami konsolidasi penerimaan pajak tahun ini, kita tetap akan menggunakan estimasi kalkulasi 2016, shortfall penerimaan pajak dibanding APBNP adalah sekitar Rp218 triliun," tutur dia.
Sri Mulyani menambahkan, sampai Oktober ini penerimaan pasca amnesti pajak periode pertama belum mengalami kenaikan signifikan. Dia mengakui, momentumnya akan muncul pada Oktober atau November.
"Meskipun kami memberikan banyak sekali akses untuk wajib pajak yang akan melakukan tax amnesty (TA), namun kita melihat potensinya masih cukup ada dari TA. Meskipun demikian fokus dari pajak bukan hanya TA saja. Kami juga harus fokus pada kegiatan rutin ekonomi," paparnya.
Waspada ekonomi
Ani menegaskan, ada dua sinyal yang harus hati-hati untuk disimak. Dia mengatakan, denyut ekonomi di beberapa sektor sedang mengalami pelemahan yang terlihat dari sisi konsolidasi kredit, volume, dan kegiatan. Sehingga pemerintah tidak ingin apabila ekonomi melemah, ditekan lebih dalam lagi sehingga makin melemah.
"Itu titik yang sangat sensitif, jadi kebijakannya mencari ekstensifikasi apa kegiatan ekonomi yang belum. Tapi bukan berburu di kebun binatang, artinya yang sudah membayar pajak dikejar-kejar. Itu akan ciptakan sinyal yang tidak produktif. Jadi kita harus hati-hati, kita tidak ingin memperlemah beberapa sektor ekonomi yang mengalami pelemahan kondisi global," tegasnya.
Sementara itu, untuk kuartal IV ini, penerimaan akan masuk dari penerimaan rutin dan berbagai macam informasi yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang belum terkoleksi dari sisi penerimaan pajak.
"Kita lihat dari data yang kita peroleh, dari sisi sistem perpajakan dan data baru dari sektor keuangan, dan dari TA. TA banyak menggambarkan aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan, tidak membayar pajak, dan termasuk jumlah NPWP baru," ujar Ani.
Oleh karena itu, dirinya menyampaikan pesar pesan secara hati-hati, bahwa mengikuti TA adalah kesempatan untuk menggunakan haknya dalam melakukan kepatuhan membayar pajak.
"Kita tidak menjebak, tapi seluruh warga negara yang harus membayar pajak seharusnya membayar pajak. Tapi kita tidak melakukan dengan cara yang tidak baik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
