Pejalan kaki melintasi papan sosialisasi pembayaran pajak secara online. FOTO: MI/ARYA MANGGALA
Pejalan kaki melintasi papan sosialisasi pembayaran pajak secara online. FOTO: MI/ARYA MANGGALA

Masyarakat DKI Jakarta Didorong Bayar Pajak dan Retribusi via Digital

Ekonomi jakarta pajak Virus Korona perpajakan bank dki gojek penerimaan pajak
Angga Bratadharma • 23 September 2020 13:11
Jakarta: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengimbau kepada masyarakat di DKI Jakarta untuk segera membayar pajak dan retribusi. Hal itu sejalan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan dana guna menanggulangi pandemi covid-19 dan berbagai macam bencana yang sedang terjadi.
 
Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari mengatakan kondisi pandemi covid-19 memberikan tekanan terhadap pembayaran pajak dan retribusi dari masyarakat. Bahkan, penyumbang terbesar pajak selama ini mengalami pelemahan signifikan terkait pembayaran pajak karena terhantam covid-19.
 
"Penyumbang pajak terbesar itu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), disusul PBB, lalu ada pajak balik nama kepemilikan kendaraan. Yang babak belur itu pajak hotel, restoran, dan hiburan. Itu semua karena terdampak covid-19. Yang biasanya kontribusinya cukup signifikan kemudian sekarang tidak ada," kata Tsani, dalam konferensi pers virtual, Rabu, 23 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sampai dengan September 2020, Tsani mencatat, sudah ada Rp19,2 triliun pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat dari target awal sebesar Rp50,1 triliun. Angka itu relatif masih jauh dari target. Namun demikian, ia menambahkan, ada upaya untuk melakukan revisi target pembayaran pajak yang kini sedang digodok di DPRD.
 
"Sudah Rp19,2 triliun dari target Rp50,1 triliun, itu sekitar 38 persen atau hampir 40 persen. Namun karena kondisi ada rencana penyesuaian target. Ini menunggu rapat paripurna DPRD. Belum bisa disebutkan angkanya tapi pembicaraan terakhir itu yang kita sepakati untuk sementara ini (target penerimaan pajak di Jakarta) di angka Rp29 triliun," ucapnya.
 
Lebih lanjut, ia berharap masyarakat DKI Jakarta segera membayar pajak dan retribusi bagi yang belum melakukannya. Terkait adanya penerapan social distancing dan physical distancing, Tsani mengatakan, masyarakat bisa menggunakan jalur distribusi secara digital, termasuk menggunakan jasa GoPay agar tidak harus berinteraksi secara fisik.
 
Hal itu sejalan dengan upaya GoPay yang bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta, khususnya Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dan Bank DKI. Kerja sama itu demi memberi kemudahan warga Jakarta untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi daerah secara nontunai.
 
Menggunakan GoPay lewat fitur GoTagihan yang tersedia di aplikasi Gojek, warga tidak perlu keluar rumah dan antre. Metode pembayaran pajak dengan GoTagihan ini pun turut mendukung potensi penerimaan daerah Provinsi DKI Jakarta yang lebih efisien.
 
Kolaborasi ini dipercaya akan membantu memaksimalkan potensi penerimaan daerah Provinsi DKI Jakarta. Bank Indonesia meyakini bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa mengalami peningkatan signifikan hingga rata-rata 11 persen apabila pemerintah daerah memanfaatkan transaksi nontunai.
 
Managing Director GoPay Budi Gandasoebrata mengatakan GoPay terus memaksimalkan penggunaan transaksi nontunai di berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari donasi, kuliner, transportasi, hingga membayar pajak. GoPay percaya pembayaran nontunai dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.
 
"Terutama saat Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti saat ini," tuturnya.
 
Hingga saat ini, masih kata Budi, sudah ada 12 daerah yang memanfaatkan GoPay dan GoTagihan sebagai opsi pembayaran pajak daerah dan retribusi. Inovasi ini sejalan dengan instruksi pemerintah memaksimalkan transaksi nontunai dalam transaksi keuangan pemerintah.
 
"Kami berharap kerja sama kami dengan Bapenda DKI Jakarta dan Bank DKI ini tidak hanya akan memudahkan warga Jakarta tetapi juga pemerintah dalam mengumpulkan pajak sehingga menjadi lebih aman dan transparan," tukasnya.
 
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini berharap kerja sama ini dapat semakin memberi kemudahan serta kenyamanan pada warga Jakarta dalam membayar pajak. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu mendukung upaya reformasi birokrasi dan transparansi finansial yang diusung oleh Pemprov DKI.
 
"Sebelumnya, kami telah memiliki beberapa layanan berbasis digital yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi finansial termasuk didalamnya pembayaran pajak dan retribusi daerah, melalui kolaborasi dengan GoPay pilihan masyarakat untuk membayar pajak makin beragam," pungkasnya.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif