Waspada Penipuan, Cek Ciri Perusahaan Berjangka di Bappebti

Nia Deviyana 27 November 2018 21:10 WIB
bappebti
Waspada Penipuan, Cek Ciri Perusahaan Berjangka di Bappebti
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id/Rizal)
Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tidak memungkiri banyaknya perusahaan berjangka ilegal yang telah "memangsa" korban. Masyarakat yang hendak berinvestasi pun diimbau berhati-hati.

Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti Kementerian Perdagangan RI Puntas Lumbun Batu mengatakan ada ciri khusus perusahaan berjangka yang telah terdaftar di Bappebti.

"Cirinya, dalam perdagangan berjangka, nama perusahaan ada kata 'futures' atau berjangka. Kalau tidak ada kata itu berarti ilegal," ujarnya dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 27 November 2018.

Meski demikian, ada juga pedagang berjangka yang tidak menambahkan kata 'futures' di nama perusahaannya, namun yang seperti itu bertransaksi untuk dirinya sendiri.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengimbau masyarakat yang tertarik berinvestasi agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi.

"Kalau yang benar itu memberi bunga fixed tanpa risiko. Jangan hanya ingin cepat kaya tapi hasilnya buntung. Kalau ada penawaran di cek, ini perusahaan legal atau enggak," cetus dia.

Adapun untuk menekan penipuan di perdagangan berjangka, Satgas Waspada Investasi telah bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Bappebti, Kemenkominfo, dan Kepolisian.

"Langkah represif yang kita lakukan adalah meminta Kemenkominfo untuk memblokir perusahaan yang terbukti ilegal. Kita juga bekerja sama dengan Bareskrim untuk terus melakukan penelitian terkait modus timdak pidana," paparnya.

Berdasarkan catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), wiraswasta dan pegawai swasta paling banyak menjadi korban penipuan.

"Berdasarkan laporan, dua profesi itu paling tinggi risikonya (tertipu). Peringkat ketiga PNS," kata Ketua Kelompok Analisis Hukum Direktorat Hukum PPATK Azamul Fadli Noor, pada kesempatan yang sama.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id