Ilustrasi - - Foto: dok Kementan
Ilustrasi - - Foto: dok Kementan

Menperin: Larangan Ekspor Bakal Tingkatkan Pasokan dan Bisa Penuhi Kebutuhan Minyak Goreng

Ekonomi Ekspor Kelapa Sawit CPO minyak goreng Kementerian Keuangan Ekspor CPO Agus Gumiwang Kartasasmita Minyak Goreng Curah Harga CPO CPO Sawit
Husen Miftahudin • 27 April 2022 19:14
Jakarta: Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan larangan ekspor Refined Bleached Deodorized (RBD) Palm Olein yang merupakan bahan baku untuk minyak goreng akan memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi kinerja industri pengolahan kelapa sawit dalam negeri.
 
Dengan kebijakan tersebut, menurutnya, pasokan minyak goreng untuk pasar dalam negeri akan bertambah. Pasalnya, porsi minyak goreng yang awalnya diekspor bisa dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
 
"Porsi minyak goreng yang awalnya dialokasikan untuk ekspor akan dialihkan untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga ketersediaan minyak goreng menjadi meningkat," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 27 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agus menyampaikan, walaupun ada larangan ekspor bahan baku minyak goreng, petani sawit tetap dapat melakukan ekspor CPO. "Pelarangan ekspor yang diarahkan Presiden ini merupakan upaya untuk menyediakan pasokan minyak goreng di dalam negeri, khususnya implementasi program minyak goreng curah bersubsidi," terangnya.
 
Kemenperin mencatat pada 2021, ekspor RBD Palm Olein atau Minyak Goreng sawit mencapai 12,7 juta son, ekspor Crude Palm Oil (CPO) mencapai 2,5 juta ton, dan ekspor RPO (Refined Palm Oil) mencapai 7,5 juta ton.
 
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa larangan ekspor tersebut berlaku sampai harga minyak goreng mencapai harga yang ditargetkan, yaitu Rp14 ribu per liter.
 
Adapun mekanisme larangan ekspor RBD palm olein akan diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan pelaksanaannya akan diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
 
"Pelarangan ekspor RBD palm olein ini berlaku untuk semua produsen yang menghasilkan produk Minyak Goreng Sawit tersebut," tegas Airlangga.
 
Ia menyampaikan, produk yang dilarang ekspornya adalah produk dengan kode Harmonized System (HS) 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39. "Untuk produk yang lain, tentunya diharapkan perusahaan masih tetap membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari petani sesuai harga yang wajar," tutup Airlangga.
 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif