Danau Toba. FOTO: Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Polhukam
Danau Toba. FOTO: Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Polhukam

Optimalisasi Danau Toba Perlu Kedepankan Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan

Angga Bratadharma • 06 Desember 2022 18:44
Medan: Semua sepakat Danau Toba merupakan aset yang sangat penting dan memiliki multifungsi. Namun pemanfaatannya telah menimbulkan berbagai dampak terhadap kualitas ekosistem danau. Meskipun demikian, perlu diingat, pembangunan dan kegiatan ekonomi merupakan penggerak kesejahteraan masyarakat. 
 
Danau Toba merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.
 
Selain dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata, Danau Toba juga dimanfaatkan di berbagai kepentingan, seperti pembangkit listrik tenaga air, sumber air baku air minum, transportasi, dan budidaya perikanan. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keadaan kualitas perairan Danau Toba pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia, terutama pemukiman penduduk, peternakan, pertanian, kegiatan perindustrian dan perdagangan termasuk hotel, restoran, dan kegiatan transportasi air.
Baca: Pemerintah Sudah Impor 200 Ribu Ton Beras, Tapi Masih di Gudang Luar Negeri

Menurut Ketua Penataan KJA Danau Toba yang juga Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Polhukam Binsar Situmorang, saat ini pemerintah daerah tengah melakukan penataan Keramba Jaring Apung (KJA) dan langkah-langkah yang telah dilakukan di antaranya penertiban sejumlah KJA di beberapa titik lokasi. 
 
"Penataan dilakukan guna mengikuti peraturan yang tengah berlaku saat ini dengan merujuk SK Gubsu 2017 tentang Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Danau Toba sebesar 10 ribu per tahun," kata Binsar, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 Desember 2022.
 
Namun begitu, dengan adanya kajian terkini dari Dinas LH Prov Sumut terkait DDDT yang menyebutkan sekitar 55 ribu per tahun dengan status kesuburan air yakni Mesotrofik, dapat menjadi pertimbangan dan rujukan utama dalam melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan Penataan KJA dan SK Gubernur Sumut.
 
Ketua Peneliti Kajian Daya Dukung & Daya Tampung Danau Toba (DDDT) Ternala Barus menambahkan pada dasarnya kegiatan budidaya perikanan dapat dilakukan dengan syarat mengedepankan tata kelola pembangunan berkelanjutan, di mana aspek ekonomi, sosial dan lingkungan berjalan beriringan.
 
"Salah satunya dengan mematuhi zona budidaya ikan KJA sesuai dengan Perpres nomor 81/2013," ujar Ternala.
 
Ternala yang juga Guru Besar Universitas Sumatra Utara, baru saja merampungkan penelitiannya di 2022 terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Danau Toba yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Utara.
 
Dalam sosialisasinya di hadapan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumut, Pemerintah Kabupaten di Sekitar Danau Toba serta Dinas terkait, Ternala menyampaikan hasil kajian Daya Dukung Danau Toba yakni sebesar 55.083,16 ton per tahun. Daya dukung ini tentu dapat dijalankan dengan mengaplikasikan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan.
 
"Yang meliputi pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan," tuturnya.
 
Usaha KJA terus berkembang hingga saat ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2020 menunjukkan produksi ikan nila di Danau Toba sebesar 80.941 ton dengan rata-rata produksi 62 ribu ton per tahunnya, belum termasuk jenis ikan lainnya yang dibudidayakan. Kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik regional bruto 21 persen.

 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 
(ABD)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif