"Penggilingan itu ditanya, kemarin kan kontrak sama kita harganya Rp10.200, sekarang kenapa Rp11.000?" ujar Buwas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, dilansir Media Indonesia, Rabu, 7 Desember 2022.
Pihaknya akan menempuh jalur hukum atas kejadian tersebut. Buwas juga menjelaskan dalam pengecekan di lapangan, Bulog melibatkan Satgas pangan, TNI, hingga dinas pertanian setempat.
"Saya minta ini diselesaikan dengan cara hukum. Jangan lakukan pembohongan publik yang seenaknya, karena ini menyangkut masalah perut masyarakat Indonesia," tegasnya.
| Baca juga: Hanya Mampu Serap 166 Ribu Ton dari Data Kementan, Ini Kata Bos Bulog |
Ia menjelaskan, terdapat data penggilingan yang jumlah pasokan berasnya berbeda dengan data kontrak yang sudah dibuat oleh Bulog. Selain barangnya yang tidak ada, harganya pun dinaikkan.
"Padahal orang ini kontrak sama kita hanya 3.000 ton. Namun dalam data yang diberikan ke kita, dia punya 30 ribu ton. Kontrak sama kita itu harga Rp10.200, begitu yang 30 ribu ton, dia mintanya Rp11 ribu. Begitu dicek di lapangan barangnya tidak ada," bebernya.
Adapun dari 610.632 ton beras yang disampaikan Kementan ke Bulog, Buwas mengatakan pihaknya hanya mampu menyerap sebagian kecil. Bahkan bila ada tambahan di sisa akhir tahun ini, angkanya tidak signifikan.
"Jadi kalau saya bilang 600 ribu ton dari mana? Barangnya memang tidak ada. Sampai hari ini dengan kontrak kita tadi sampai Desember dengan para penggilingan datanya sama persis. Itu hanya 166 ribu ton yang kita dapat. Mungkin akhir ini dapat tambahannya sedikit," ucapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
