Dalam rangka kerja sama menggarap pasar dalam dan luar negeri, Zulkifli meminta perwakilan perdagangan yang tersebar di 45 negara siap berkolaborasi untuk mengembangkan pasar ekspor.
"Kata kuncinya, kolaborasi dan kerja sama. Kalau sendiri, UMKM akan tetap maju tetapi membutuhkan waktu yang lama," ujar Zulkifli dalam acara gelar wicara 'Road to Indonesia Startup Ecosystem Summit (ISES) 2023' di Surakarta, dilansir keterangan tertulis, Jumat, 11 Agustus 2023.
Zulkifli mengungkapkan, untuk membuka akses pasar produk UMKM, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki perwakilan dagang di 45 negara. Perwakilan tersebut terdiri atas satu Duta Besar di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), satu Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), satu Konsulat Dagang, 23 Atase Perdagangan, serta 19 Indonesian Trade Promotion Center (ITPC).
"Kantor perwakilan dagang ini bisa dimanfaatkan UMKM untuk memajang dan mempromosikan produk-produknya," tegas Zulkifli.
Zulkifli melanjutkan, Kemendag juga membuka akses melalui perjanjian kerja sama dengan negara mitra untuk mengurangi hambatan ekspor.
Saat ini, Kemendag sudah menyelesaikan 30 perjanjian dagang, di antaranya dengan ASEAN dan Uni Emirat Arab. Selain itu, Kemendag juga terus membuka pasar nontradisional, misalnya dengan India dan Pakistan.
"Kemendag juga membuat 'toll way' karena kalau tidak dilakukan, hambatan ekspornya akan banyak. Misalnya, kalau kirim sepatu ke Uni Eropa kena pajak sembilan persen, kalau kirim makanan kena pajak 20 persen," jelasnya.
| Baca juga: Mendag Minta Shopee Bersama ITPC Bawa UMKM Mendunia |
Bangun kolaborasi empat pilar
Ia juga mengungkapkan, untuk dalam negeri, Kemendag telah mengembangkan ekosistem dengan membangun kolaborasi empat pilar, yakni UMKM, lokapasar (marketplace), ritel modern, dan lembaga pembiayaan. Lokapasar dapat bersinergi dengan UMKM melalui serangkaian pelatihan oleh penyedia layanan lokapasar untuk UMKM.
Sedangkan ritel modern berperan memberikan akses kemitraan agar jangkauan produk UMKM dapat semakin luas, diantaranya diwujudkan melalui ritel-ritel modern yang memasok produk-produk UMKM lokal khas dari suatu daerah. Untuk lembaga pembiayaan atau perbankan memberikan akses pembiayaan bagi UMKM.
Menurutnya, marketplace dapat bekerja sama dengan UMKM dengan memberikan pelatihan, misalnya pemasaran digital dan kemasan. Keduanya saling membutuhkan marketplace mendapatkan penyuplai, sedangkan UMKM pasar melalui marketplace.
"Sementara ritel modern akan mendapatkan suplai produk dari UMKM dan sebaliknya UMKM mendapatkan pasar melalui ritel modern. Berikutnya, perbankan penting sekali karena permasalahan utama UMKM adalah modal," tutur Zulkifli.
Ia menambahkan, ekosistem ini harus dibangun untuk mengakselerasi perkembangan UMKM. Selain itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk melindungi UMKM.
"Kita sedang melakukan penataan e-commerce (niaga elektronik) untuk melindungi UMKM dan mengutamakan produk dalam negeri," imbuh Zulkifli.
Dalam lima tahun terakhir (2018-2022), ekonomi digital memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi e-commerce sepanjang 2022 mencapai Rp476,3 triliun, dan pada 2023 diperkirakan mencapai Rp533 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
