"Tim Kementerian Investasi siap membantu merealisasikan rencana investasi Cargill selanjutnya," kata Menteri Investasi Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 Juli 2021.
Bahlil sebelumnya melakukan pertemuan dengan Ambassador David Nelson selaku perwakilan dari Cargill di Washington DC, AS. Rencana investasi ini terdiri atas perluasan usaha USD50 juta, pabrik pengolahan jagung di Jawa Timur senilai USD100 juta yang akan beroperasi secara komersial pada awal 2022, dan fasilitas kilang minyak kelapa sawit di Lampung senilai USD200 juta yang telah dimulai dan ditargetkan selesai dibangun pada akhir 2022.
"Cargill selama ini bekerja sama erat dengan pengusaha lokal dan menengah kecil di lokasi investasi, dan akan terus berkomitmen untuk itu," jelas dia.
Ambassador David Nelson memaparkan prospek diversifikasi investasi Cargill di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, menurut David, Indonesia masih merupakan tujuan investasi yang sangat atraktif.
David menambahkan Cargill yang telah berada di Indonesia sejak 1974, memiliki rencana perluasan dan investasi baru dalam kurun waktu 2-3 tahun mendatang senilai USD350 juta.
Cargill merupakan perusahaan global yang berbasis di Minnesota dengan 155 ribu karyawan tersebar di seluruh dunia dan memiliki misi menyediakan nutrisi untuk dunia.
Hadir di Indonesia sejak 1974, Cargill merintis dengan mendirikan sebuah pabrik pakan ternak di Bogor, Jawa Barat hingga kini merambah di industri minyak kelapa sawit, protein, pemanis, pemrosesan kakao dan kopra. Saat ini, kantor pusat Cargill berlokasi di Jakarta dengan lebih dari 20 ribu pegawai yang tersebar di 60 lokasi di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia saat ini telah memasuki babak baru setelah dilakukan perubahan fundamental. Setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang merupakan gabungan dari 79 Undang-Undang, Pemerintah Indonesia mengimplementasikannya secara bertahap agar iklim investasi semakin kondusif.
"BKPM juga sudah menjadi Kementerian dan mendapat kewenangan penuh untuk menerbitkan perizinan berusaha secara terpusat. Hal ini dalam rangka memberikan kepastian, kemudahan, efisiensi, dan transparansi," jelasnya dalam pertemuan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
