Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan produk UMKM memiliki inovasi dan daya saing yang baik dibandingkan produk asing. Sayangnya, saat ini baru 14 persen dari total ekspor Indonesia yang merupakan porsi ekspor produk UMKM.
"Oleh karenanya menjadi salah satu target Pemerintah di 2024 untuk mendorong kontribusi produk UMKM di dalam komoditas barang ekspor agar dapat mencapai angka 21,6 persen," katanya dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Kamis, 12 Agustus 2021.
Ia menambahkan situasi pandemi saat ini memang menyulitkan langkah pemerintah dalam mengembangkan potensi UMKM. Namun begitu, Rio menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dengan memberikan sejumlah insentif.
Tak cuma itu, salah satu dukungan pemerintah kepada UMKM adalah melalui program yang dijalankan oleh DJKN melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yaitu penjaminan pemerintah bagi UMKM dan korporasi yang terdampak pandemi covid-19.
"Berbekal mandat pembiayaan ekspor nasional, LPEI menjadi agen pemerintah dalam memberikan pembiayaan, penjaminan, asuransi, maupun jasa konsultasi. Tujuannya untuk mendorong pengembangan UMKM dan korporasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas mengatakan LPEI telah menyalurkan pembiayaan ekspor sebesar Rp90,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp14,5 triliun pembiayaan ekspor diberikan untuk sektor UMKM.
"Termasuk program penugasan khusus ekspor sebesar Rp408 miliar per 30 Juni 2021. Pada satu tahun terakhir, kenaikannya total pembiayaan UKM cukup besar yaitu Rp355 miliar dengan 15 sektor industri," jelas dia.
Menurut James, pembiayaan penugasan khusus ekspor UKM ini telah dilakukan pada 59 debitur dengan 8.730 tenaga kerja yang meliputi bidang usaha yang beragam serta dengan negara tujuan ekspor seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Timur Tengah, Tiongkok, Thailand, dan Australia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
