"Blue economy menjadi satu gaung, tapi blue economy harus semua pihak tidak hanya KKP, yaitu mengutamakan menjaga ekologi dan implikasinya ekonomi akan meningkat," kata Menteri Trenggono, dilansir dari Antara, Selasa, 21 September 2021.
Menteri Trenggono memaparkan dua hal yang difokuskan olehnya di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) terkait implementasi prinsip blue economy yaitu tata kelola penangkapan perikanan laut di dalam negeri dan penegakan hukum terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.
Menurut Menteri Trenggono, proses penangkapan ikan laut yang dilakukan oleh nelayan maupun industri perikanan besar di Indonesia tidak dijalankan dengan tata kelola yang baik dan berpotensi mengancam populasi ikan.
"Bagaimana mengelola kelautan tidak lagi menjadi penangkapan yang bar-bar, penangkapan bebas," kata Menteri Trenggono.
Dia menekankan pentingnya regulasi dan aturan yang tegas agar pengambilan sumber daya laut dilakukan terukur demi keberlanjutan ekonomi laut di masa datang. Sedangkan penegakan hukum terkait IUU Fishing, harus dilakukan dan tidak hanya bagi kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, namun juga bagi kapal-kapal lokal yang menangkap ikan secara ilegal.
"Ternyata yang dimaksud IUU Fishing bukan hanya ruang perikanan kita yang diambil oleh pelaut luar, tapi di dalam negeri sendiri cara pengambilan ikannya ilegal. Contoh, kalau kita izinkan melaut 1.000 kapal, di laut bisa ada lebih dari 1.000 kapal," kata Menteri Trenggono.
Praktik-praktik penangkapan ikan secara besar-besaran dan tidak terukur ini, menurut dia, dapat mengancam keberlanjutan sumber daya laut Indonesia di masa datang. Oleh karena Menteri Trenggono bersama jajarannya di KKP menyiapkan model regulasi yang mengatur tata cara penangkapan ikan di laut Indonesia.
Tata cara itu mulai dari jumlahnya yang dibatasi dengan kuota, zona wilayah yang boleh dilakukan penangkapan, zona wilayah khusus untuk perkembangbiakan ikan secara alamiah, hingga aturan bagi pegiat hobi memancing yang menangkap ikan di perairan Indonesia.
Selain itu, ia mengatakan, KKP akan membangun ekosistem industri perikanan Indonesia yang lebih modern di sejumlah daerah sentra produksi perikanan laut agar bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
