Jakarta: Pemerintah Indonesia masih membahas skema harga ekspor listrik hijau ke Singapura. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan negosiasi difokuskan pada penetapan harga yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara adil bagi kedua negara.
Menurut Bahlil, pembahasan berjalan sesuai tahapan, namun hingga kini belum mencapai kesepakatan final karena masih terdapat proses tawar-menawar mengenai nilai jual listrik.
| Baca juga: Bahlil Ungkap BBM Jenis Baru Tersedia Mulai 1 Juli 2026 |
Ia menjelaskan berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, kewenangan menetapkan harga ekspor listrik berada di tangan pemerintah. Karena itu, pemerintah ingin memastikan kerja sama tersebut menghasilkan keuntungan yang seimbang, baik bagi Indonesia maupun Singapura.
"Kita menginginkan kerja sama yang saling menguntungkan. Saat ini pembahasannya tinggal menyangkut titik temu harga, dan saya optimistis kesepakatan bisa segera tercapai," ujar Bahlil dikutip dari Antara, Selasa 7 Juli 2026.
Meski negosiasi belum rampung, Bahlil menilai hubungan kerja sama energi antara Indonesia dan Singapura terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satu agenda utama yang tengah dipersiapkan adalah perdagangan listrik hijau lintas negara sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi menuju energi bersih.
Pemerintah memandang kesepakatan harga menjadi faktor penting agar ekspor listrik hijau tidak hanya bernilai komersial, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional sekaligus menjaga keberlanjutan kemitraan energi kedua negara.
Program ekspor listrik hijau sendiri merupakan tindak lanjut dari kerja sama energi yang telah dibangun Indonesia dan Singapura sejak tahun lalu. Selain perdagangan listrik bersih, kedua negara juga memperluas kolaborasi pada pengembangan kawasan industri hijau serta proyek carbon capture and storage (CCS).
Di luar sektor energi, pertemuan bilateral Indonesia-Singapura turut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis di bidang perdagangan, investasi, konektivitas, ekonomi digital, keamanan siber, hingga pertahanan.
Secara keseluruhan, terdapat 26 dokumen kerja sama yang disepakati. Dari jumlah tersebut, 18 merupakan kesepakatan antarpemerintah, sementara delapan lainnya melibatkan kerja sama antarpelaku usaha.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
