Ilustrasi  - - Foto:  Antara/ Asep Fathulrahman
Ilustrasi - - Foto: Antara/ Asep Fathulrahman

Pemerintah Diminta Berantas Impor Baja Ilegal

Ekonomi impor baja Kementerian Perindustrian
Eko Nordiansyah • 05 September 2020 17:00
Jakarta: Pemerintah diminta memberantas impor baja ilegal yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, baja dengan kualitas buruk bisa dengan mudah masuk melalui Kawasan Berikat Nasional.
 
Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menyebut perlu koordinasi antara Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Kementerian Perindustrian untuk memperketat pengawasan impor baja.

 
"Kebijakan pemerintah yang membuka kran untuk impor baja dimanfaatkan oleh para pemburu rente untuk mencari keuntungan dengan mendatangkan baja murah dan juga penyelewengan lainnya yang merugikan kepentingan nasional," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 5 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya banyak baja impor yang diberikan logo SNI dalam rangka mengelabui regulasi di Indonesia. Karena itu, Enny mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam memberantas para pemburu rente yang melakukan impor baja murah. Jika dibiarkan, kondisi ini akan memengaruhi pembangunan infrastruktur di Indonesia.
 
"Kita tidak bisa berkompromi dengan para pengusaha pemburu rente yang melakukan impor baja dengan kualitas buruk yang terbukti menyebabkan bangunan bangunan ambruk karena konstruksinya menggunakan baja yang abal-abal. Jika ini dibiarkan tidak hanya kerugian material tetapi nyawa manusia akan menjadi taruhan," tegas dia.
 
Sebagai informasi baru-baru ini terungkap dugaan manipulasi produk baja lokal dengan kedok impor dari Thailand. Baja impor itu ditempel SNI sehingga terkesan produk PT Gunung Inti Sempurna (GIS).
 
Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus ini, termasuk salah seorang direktur GIS dan menyita 4.600 ton baja impor dari gudang milik GIS.
 
Selain itu, keluhan mengenai baja impor berlogo SNI itu juga kerap didengar oleh Sekjen BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa saat dirinya bertemu dengan pelaku usaha di daerah. Menurutnya, hal ini bukan hanya merugikan pengusaha tetapi juga para pelaku usaha.
 
"Kehadiran baja impor dengan SNI palsu itu bukan saja merugikan pengusaha karena kualitasnya buruk, namun juga merugikan pelaku usaha baja dalam negeri. Namun, praktik curang itu juga bisa saja dilakukan oleh produsen baja lokal yang ingin mencari untung tanpa perlu melakukan produksi," ungkapnya.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif