Ilustrasi - - Foto:  MI/ Bagus Suryo
Ilustrasi - - Foto: MI/ Bagus Suryo

Regulasi Struktur Tarif Cukai Harus Sederhana dan Transparan

Ekonomi kpk industri rokok cukai tembakau
Eko Nordiansyah • 16 September 2020 21:41
Jakarta: Fungsional Utama Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Niken Ariati menyebut struktur tarif cukai tembakau yang berlaku membuka celah bagi pengusaha untuk menghindari cukai tinggi. Hal ini dikarenakan kebijakan tarif cukai yang sangat kompleks.
 
"Jadi sebenarnya KPK sudah melakukan kajian terkait dengan masalah cukai tembakau ini sudah lama, sejak 2010 kita soroti masalah regulasi penetapan tarif cukai yang memang selalu kompleks," ujar Niken kepada wartawan, Rabu, 16 September 2020.
 
Niken menjelaskan dalam kajian KPK, struktur tarif cukai tembakau terlalu kompleks dengan banyaknya layer, golongan, jenis rokok, dan jumlah produksi. Menurutnya, dengan struktur tarif cukai yang kompleks tersebut, ada risiko perusahaan rokok membalikkan tarif cukai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Memang kita sudah melihat bahwa banyak pengusaha yang mencari celah dari regulasi tersebut, misalnya perusahaan berupaya agar jumlah produksinya tidak melebihi plafon sehingga tarifnya lebih rendah," ungkapnya.
 
Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah menerapkan sistem tarif cukai yang lebih sederhana dan transparan. KPK menyoroti kecenderungan perusahaan yang berupaya untuk menghindari tarif cukai yang tinggi dengan cara membuat perusahaan baru, namun sebenarnya memiliki afiliasi yang sama.

 
"Kita merekomendasikan ke Bea Cukai supaya penarikannya itu dibuat berdasarkan volume atau jumlah produksi rokok di satu perusahaan tersebut, intinya di-review kembali dan disederhanakan," jelas dia.
 
Dalam penetapan kebijakan struktur tarif cukai, KPK mendorong agar sistem corruption impact assessment diterapkan, sehingga akan transparan dan terimplementasi regulasinya. Namun, pihaknya memaklumi bahwa penetapan struktur tarif cukai melibatkan banyak pemangku kepentingan sehingga banyak pertimbangan.
 
"Kami meminta pemerintah untuk melakukan mitigasi risiko dari regulasi yang ditetapkan. Jadi kalau misalnya ada satu regulasi yang keluar, harus dimitigasi kebocorannya. Regulasi yang ditetapkan sebaiknya menjamin penerimaan negara, menjamin kebocoran rendah, dan menjamin kepatuhan," pungkasnya.

 
(Des)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif