"Jadi kendala-kendala yang sifatnya memang sangat mendasar sehingga banyak, masih ada 38 kabupaten/kota yang belum cair sama sekali," kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam siaran virtual di Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020.
Abdul Halim menjelaskan kendala tersebut berupa pergantian perangkat desa sehingga kepala desa baru belum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini sebagaimana yang terjadi pada desa-desa di Ende Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Di NTT, Ende itu kepala desa banyak yang baru dilantik, kemudian belum menyusun APBDes. Ada juga yang BPD-nya baru dilantik. Ada juga yang karena lokasi cukup jauh, jadi jarak antar desa sangat berjauhan sehingga membutuhkan waktu biaya yang tidak ringan," ungkapnya.
Ia menambahkan masalah geografis terjadi di Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur, hingga Nias, Sumatra Utara. Selain itu, ada juga masalah pergantian pimpinan daerah yang masih berstatus pelaksana harian (Plh), sehingga proses pencairan dana desanya terkendala.
"Di Bengkayang Kalimantan Barat, itu bupatinya Plh. Karena Plh ini kemarin belum bisa memenuhi syarat untuk pencairan dana dari KPPN ke rek kas desa karena bupatinya masih Plh. Tapi sekarang sudah selesai, sudah mulai masuk dana desa ke rekening desa," jelas dia.
Kemendes PDTT mencatat pencairan BLT desa sudah mencapai Rp2,99 triliun untuk 4,99 juta keluarga penerima manfaat (KPM) BLT dana desa. Sementara itu, baru 47.030 desa yang telah menyalurkan, dan 16.804 desa lainnya belum menyalurkan BLT dana desanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
