Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. FOTO: Kemenperin
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. FOTO: Kemenperin

Menperin Minta K/L hingga BUMD Konsisten Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Husen Miftahudin • 06 Maret 2022 18:02
Jakarta: Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional.
 
Selaku Ketua Harian Tim Nasional (Timnas) P3DN, Agus menyerukan kepada para stakeholder, yang terdiri dari kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk menjalankan penerapan P3DN secara konsisten.
 
Imbauan tersebut juga diwujudkan dalam strategi implementasi P3DN pada satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurutnya P3DN merupakan kebijakan negara untuk memanfaatkan anggaran yang diperoleh dari rakyat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dari pengelolaan sumber daya yang dikuasai negara untuk dikelola kembali dalam bentuk pemberdayaan sektor ekonomi riil, yaitu sektor industri," ujar Agus, dalam siaran persnya, Minggu, 6 Maret 2022.
 
Program P3DN secara historis merupakan inisiatif Kemenperin yang telah dijalankan sejak beberapa dekade lalu. Untuk 2022, Presiden Joko Widodo telah menerapkan target belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp400 triliun.
 
"Untuk merealisasikan arahan Presiden, diperlukan sinergi dan kontribusi dari instansi-instansi tersebut," tegasnya.
 
Memimpin implementasi P3DN, Agus mengimbau para stakeholder melakukan langkah konkret penggunaan PDN dan UMKM. Untuk memaksimalkan kesediaan produk dalam negeri dan mengkoordinasikan arahan Presiden, Kemenperin meminta para stakeholder segera menyampaikan rencana kebutuhan pengadaan barang tahun anggaran 2022 kepada Timnas P3DN.
 
Selanjutnya, Menperin kembali mengingatkan agar instansi membentuk Tim P3DN untuk mengkoordinasikan implementasi belanja PDN dan UMKM masing-masing. "Para stakeholder dapat mengkoordinasikan teknis pelaksanaan penyampaian rencana kebutuhan dan pembentukan Tim P3DN instansi dengan Pusat P3DN Kementerian Perindustrian," jelas Agus.
 
Ia menambahkan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan monitoring dan fasilitasi kepada instansi-instansi yang akan melakukan pembelanjaan tersebut.
 
"Sehingga, akan tercipta koordinasi penuh untuk mewujudkan arahan Presiden terkait belanja PDN dan UMKM," pungkas Agus.

 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif