Rotasi anggota Fraksi Golkar DPR RI ini tertuang dalam Surat Fraksi Partai Golkar DPR RI Nomor SJ.00.1105/FPG/DPRRI/III/2022 yang ditandatangani Ketua Fraksi Golkar DPR RI Kahar Muzakir dan Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Adies Kadir per 17 Maret 2022.
Salah satu yang dicopot adalah Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto. Kini Dito dipindahkan ke Komisi II DPR. Sebagai penggantinya, Fraksi Golkar menempatkan Kahar Muzakir di Komisi XI yang sebelumnya menjadi anggota Komisi III DPR.
Dito yang juga wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 8 dicopot lantaran dianggap gagal mengawal calon anggota BPK dari Golkar. Selain itu, Dito juga dianggap tidak mampu menjaga kepentingan Ketua BPK Agung Firman Sampurno. Adapun Agung Firman Sampurno tak lain adalah anak sulung dari Kahar Muzakir.
Harusnya Kahar Muzakir dilantik pada Rabu, 30 Maret. Sayangnya, langkah Kahar mengambil kursi Dito tidak mulus. Bahkan terdengar sayup-sayup, sejumlah anggota fraksi di Komisi XI memboikot Kahar Muzakir menjadi pimpinan Komisi. Buntutnya Kahar gagal dilantik menjadi Ketua Komisi XI DPR.
Pasalnya, sejumlah anggota Komisi IX DPR tidak ada yang hadir sehingga tidak memenuhi kuorum. "Mayoritas fraksi tidak datang, tidak tahu alasannya. Mungkin ini isyarat penolakan dari fraksi-fraksi," kata seorang Anggota Komisi XI DPR, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 30 Maret 2022.
Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai rotasi yang terjadi di Komisi XI memang beda dan terlihat bukan sebuah rotasi biasa. Rotasi ini lebih terlihat sebagai buntut pemilihan Anggota BPK yang diduga melibatkan kepentingan elit Fraksi Golkar di DPR.
"Ini tentu berbahaya jika kepentingan elit fraksi memengaruhi posisi anggotanya di DPR. Penempatan anggota menjadi semakin acakadul dan jauh dari pertimbangan profesional," tegasnya.
Menurutnya peristiwa ini juga mengafirmasi dugaan kepentingan yang mengikuti pemilihan anggota BPK oleh DPR. Bukan hanya fakta bahwa yang terpilih adalah politisi, tetapi kemungkinan adanya permainan lain yang lebih bersifat nepotisme juga terlihat.
"Ini terlihat dari temani relasi antar elit fraksi tertentu dengan pimpinan di BPK yang tampaknya berkepentingan dengan figur tertentu sebagai penggantinya di BPK," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
