Petani Kelapa Sawit Tuntut Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO
Petani Kelapa Sawit Tuntut Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO

Pencabutan Moratorium Ekspor Sawit Dinilai Tepat

Medcom • 19 Mei 2022 22:00
Jakarta: Keputusan Presiden Joko Widodo mencabut kebijakan penghentian sementara (moratorium) ekspor CPO dan turunannya dinilai tepat. Kebijakan itu akan menyelamatkan petani sawit.
 
“Menurut saya memang sudah saatnya. Saat ini banyak pabrik pengolahan sawit atau PKS tutup karena tidak mempunyai tangki penyimpanan produk CPO sehingga sawit rakyat membusuk," kata Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, Kamis 19 Mei 2022.
 
Deddy mengaku sejak awal menolak moratorium ekspor CPO, karena akan merugikan petani sawit kecil. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Deddy, moratorium tidak mungkin dilakukan terlalu lama. Sebab rakyat petani sawit di bawah paling terpukul. Moratorium membuat PKS menghentikan pembelian tandan buah segera (TBS) yang diproduksi petani skala kecil. Kalaupun dibeli, harganya jatuh hingga lebih dari 50%. 
 
“Padahal itu sumber penghasilan utama petani rakyat," katanya.
 
Selain menyengsarakan rakyat, kata Deddy,  moratorium membuat petani kesulitan membeli pupuk dan pestida yang harganya sudah naik.Moratorium membuat produktivitas petani melorot dan bisa memicu kelangkaan lagi di tahun berikutnya.
 
“Apalagi jika petani memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga seperti bank, kredit angkutan, dan lainnya. Saya sangat menyambut baik pencabutan moratorium ekspor sawit ini,” ujarnya.
 
Pemerintah diminta menyiapkan strategi dan kebijakan jangka panjang untuk memastikan masalah kelangkaan dan harga yang terlalu tinggi tidak terulang.
 
“Kuncinya ada di hulu, yaitu  pada penetapan harga TBS dan CPO khusus untuk minyak curah dan kemasan sederhana yang menjadi konsumsi rakyat kecil,” katanya. 
 
Deddy meminta pemerintah memberlakukan kembali kebijakan Donestic Market Obligation (DMO) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) terpadu untuk menjamin tersedianya pasokan secara terus menerus. 
 
“Mudah-mudahan pemerintah sudah punya solusi terkait masalah pasokan. Jika pemerintah memberlakukan kembali DMO dan HET, penguasaannya harus ada di pemerintah agar tidak terjadi manipulasi, spekulasi dan penyelundupan. Jadi pemerintah harus menguasai barangnya”, ungkap Deddy. 
 
Masalah penting lain adalah distribusi. Kata Deddy, khusus untuk minyak goreng curah dan kemasan sederhana hasil DMO, juga harus dalam penguasaan atau pengawasan ketat pemerintah. Jika dilepas ke pasar, rentan terhadap manipulasi, spekulasi dan penyelundupan. 
 
“Pemerintah bisa menugaskan BUMN, BUMD, koperasi atau swasta yang terverifikasi untuk menyalurkan kepada pengusaha kecil, pasar tradisional atau konsumen masyarakat bawah,” kata Deddy.
 
Deddy berharap pengaturan tata niaga dan distribusi CPO beserta turunannya dikembalikan kepada Kementerian Perdagangan sesuai perintah UU Perdagangan dan UU Pangan. Dirinya juga berharap agar Badan Ketahanan Pangan ditugaskan untuk menjadi pengawas dari seluruh rantai pasok sawit dan turunannya serta komoditas-komoditas penting lainnya.
 
Deddy menilai moratorium menjadi pelajaran berharga bagi pengusaha dan pengambil kebijakan. 
 
“Semoga perbaikan tata niaga dan rantai pasok dilakukan secara fundamental, jika tidak akan sia-sia. Sudah puluhan triliun uang yang berputar dalam industri sawit dan produk turunannya terbuang percuma, jangan sampai tidak ada perbaikan yang signifikan,” kata Deddy. 
 
Deddy meminta pemerintah tegas menindak pengusaha sawit yang nakal secara transparan dan adil. Spekulan dan pelaku penyeludupan serta pabrik yang memainkan sawit produksi rakyat.
 
Seperti diketahui, pemerintah membuka keran ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) mulai 23 Mei 2022. Keputusan tersebut diumumkan Presiden Joko Widodo melalui keterangan resminya secara virtual, Kamis 19 Mei 2022.
 
(FZN)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif